Seniman di TIM Tak Mau Dipimpin oleh PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Para seniman di Taman Ismail Marzuki mengungkapkan alasan mereka menolak pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Taman Ismail Marzuki. Salah satu alasannya adalah karena mereka menolak dipimpin oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Salah satu seniman, Ari Batubara, mengaku sejak tujuh tahun yang lalu sudah menilai bahwa keberadaan peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lewat kehadiran Unit Pengelola (UP) Pusat Kesenian Jakarta (PKJ), tidak tepat.

"(Keberadaan) badan pengelola ini haram. Harus diubah, tapi mengubahnya tidak dalam bentuk UPT. Bagi saya UPT itu final harus ditolak, sebab UPT itu dipimpinan maksimal pegawai negeri eselon III. Adakah UPT yang tidak dipimpin oleh pegawai negeri?" ujar Ari saat berdialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (13/1/2015) malam.

Ari menolak anggapan ketidaksetujuan terhadap UPT disebabkan hanya karena sekedar ketidaksenangannya kepada PNS. Ia mengatakan bahwa alasannya menolak UPT disebabkan karena ia meragukan kapasitas PNS untuk mengurus tempat seperti TIM, yang ia anggap reputasinya sudah mendunia.

"Bukan saya merendahkan pegawai negeri, bukan saya antipati terhadap pegawai negeri. Bukan itu masalahnya karena ada masalah yang lebih luas. Tugas mereka bukan hanya mengurus ruang lingkup daerah, tapi nasional dan bahkan internasional," ujar dia.

Menurut Ari, Pemerintah Provinsi DKI bisa memanfaatkan celah pada Pasal 45 Undang-undang 29 tahun 2007 tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta yang menyatakan, untuk menyelenggarakan pemerintahan dimungkinkan dibentuk lembaga lain di luar unsur pemerintah yang didasarkan pada pembentukan peraturan daerah.

Adapun lembaga yang ia sarankan untuk dibentuk menggantikan UPT adalah Badan Otorita Khusus Kesenian Jakarta. Dengan adanya lembaga tersebut, kata dia, gedung-gedung kesenian tidak hanya akan sekedar jadi tempat pertunjukan.

"Kita maunya dibetuk Badan Otorita khusus Kesenian yang mengurus semua fasilitas kesenian milik DKI Jakarta, supaya kesenian di Jakarta lebih berkembang, lebih hidup, dan lebih maju. Pusat-pusat kesenian itu harus jadi laboratorium, bukan pusat pertunjukan. UPT itu hanya menjadikan tempat ini tempat pertunjukan. Dia tidak akan fleksibel," tutur Ari.