Kalau Merasa Rugi karena Tarif Angkot, Warga Disarankan Ahok Lapor YLKI

"Kalau penumpang dirugikan, dia harus lapor ke YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Karena kami juga sudah keluarkan SK, mau bilang apa," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (28/1/2015).

Selain itu, lanjut dia, Pemprov DKI sulit mengontrol pengelolaan angkutan umum di Jakarta karena DKI belum memiliki banyak unit bus. Apabila Pemprov DKI memiliki bus yang mencukupi, maka DKI melalui PT Transjakarta mampu menyaingi angkutan umum lainnya di Jakarta.

Basuki meyakini bahwa bus-bus yang berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta lebih nyaman dan mendapat subsidi dari Pemprov DKI sehingga harganya lebih murah dibanding angkutan umum lainnya.

Sementara para pengemudinya diberi gaji tiap bulan. Angkutan itu pun bukan diterapkan dengan sistem setoran, melainkan sistem rupiah per kilometer.

"Makanya saya bilang, sudah DKI bikin bus sendiri yang murah, enak, aman, dan bagus. Kamu kalau pengusaha angkutan merasa dirugikan, ikut kami di Transjakarta, kalau (pengusaha angkutan umum) enggak mau ikut, (angkutan) bakal mati sendiri," kata Basuki. 

SK Gubernur tentang penurunan tarif angkutan umum di Jakarta sudah diteken Basuki sejak Senin (26/1/2015) lalu. Penurunan tarif angkutan umum sebesar Rp 500. Adapun beberapa tarif yang disesuaikan yaitu tarif bus sedang AC dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.000, bus besar AC dari Rp 9.500 menjadi Rp 9.000, dan bus kecil tetap Rp 4.000.

Sedangkan khusus untuk angkutan umum taksi tidak ada perubahan tarif karena tarif taksi terdapat dua pilihan, yakni tarif atas dan tarif bawah.

Batas tarif bawah flag fall Rp 7.500 dan kilometer selanjutnya Rp 4.000, serta waktu tunggu per jam Rp 45.000. Lalu, tarif atas flag fall Rp 8.000 dan kilometer selanjutnya Rp 4.600 dan waktu tunggu per jam Rp 45.000. Kemudian bus non-AC seperti Kopaja, Metromini, PPD, dan lainnya tidak mengalami penurunan.