JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan, sejumlah perwakilan dari Bagian Pengaduan Masyarakat KPK telah mendatangi pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminta sejumlah dokumen. Hal tersebut sebagai tindak lanjut pelaporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dugaan "anggaran siluman" di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.
"Hari Jumat kemarin tim Dumas KPK minta data tambahan ke timnya Ahok (Basuki)," ujar Johan Budi melalui pesan singkat, Senin (9/3/2015).
Selain meminta data tambahan, kata Johan, tim dari KPK juga meminta keterangan tambahan mengenai anggaran tersebut. Anggaran yang dilaporkan Basuki merupakan APBD DKI Jakarta tahun 2012 hingga 2014.
"Sekaligus meminta keterangan tambahan. Jadi masih ditindaklanjut sama KPK," kata Johan.
Basuki melapor ke KPK terkait APBD 2012-2014, setelah dia menemukan adanya permasalahan dalam RAPBD 2015. Basuki menduga, DPRD telah memasukkan anggaran setelah pembahasan bersama pada rapat paripurna DPRD. RAPBD versi DPRD itu memuat anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun, antara lain untuk pengadaan UPS di sejumlah sekolah.
Basuki menyebutkan, pengadaan UPS dengan nilai miliaran rupiah per unit itu juga terjadi pada 2014. Sejumlah sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat menerima UPS dengan harga mencapai Rp 5,8 miliar.
Di sisi lain, DPRD menuding Basuki mengajukan RAPBD 2015 versi Pemprov DKI ke Kementerian Dalam Negeri. DPRD menilai dokumen yang dikirim Basuki itu bukan dokumen yang dihasilkan dari pembahasan bersama DPRD. Atas hal ini, DPRD mengajukan hak angket untuk menyelidiki keabsahan dokumen tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
