Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Perda APBD, DPRD Dianggap Ahok Tak Hargai Wapres

Kompas.com - 23/03/2015, 19:59 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama berharap Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat membujuk pimpinan DPRD untuk dapat menerbitkan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perda APBD) 2015. 

"Kami berharap Pak Wapres bisa berhasil membujuk teman-teman DPRD. Saya sangat konsisten dengan perda (APBD 2015). Jadi, kalau ada yang mengatakan saya pengen pergub (APBD-P 2014), itu kurang ajar lho. Tetapi, kalau pakai pergub, saya juga oke," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (23/3/2015). 

Namun, ternyata, DPRD DKI telah mengirim surat penolakan penerbitan perda APBD 2015 kepadanya. Basuki mengungkapkan kekesalannya sambil menunjukkan surat yang diterimanya dari DPRD DKI Jakarta.

Surat tersebut bernomor 207/-071.762 perihal tidak menyetujui terhadap hasil evaluasi RAPBD tahun anggaran 2015.

Di dalam surat itu, juga dilampirkan keputusan pimpinan DPRD DKI Nomor 3 Tahun 2015 tentang hasil rapat pimpinan gabungan DPRD DKI dalam rangka koordinasi persetujuan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2015 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada 23 Maret 2015.

Keputusannya ialah tidak menyetujui Raperda APBD 2015 yang disampaikan Gubernur dan dikembalikan kepada Gubernur untuk menggunakan pergub dalam menyusun APBD tahun 2015.

"Ternyata, DPRD tidak menunggu Wapres lagi. Padahal, kan mereka tahu ada undangan pukul 16.30 dari Wapres untuk bicarakan (perda APBD). (Ketua DPRD) ini langsung tanda tangan saja kirim ke kami setelah saya pulang dari Wapres bahwa ditetapkan dengan peraturan gubernur," kata Basuki sambil menunjukkan surat yang dikirim DPRD tersebut. 

Menurut dia, sikap DPRD ini tidak menghargai upaya JK untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dia mengatakan, JK juga menginginkan penerbitan perda APBD 2015.

Sebab, sepanjang sejarah, belum pernah terjadi penggunaan pagu anggaran tahun sebelumnya atau penggunaan pergub APBD di provinsi mana pun.

"Jadi, ini DPRD ini tidak menghargai Wapres dong, bicara supaya bisa jadi perda. Apa yang dapat dilakukan oleh Wapres lagi kalau kayak begitu, kami saja sengaja menunggu (DPRD terbitkan perda dan pertemuan DPRD dengan JK). Saya saja tadinya mau kirimkan (Rapergub APBD) pukul 8.00 pagi tadinya, tetapi karena dapat telepon Wapres bilang mau panggil saya untuk mediasi, makanya kami tahan tidak kami lakukan. Tetapi, kalau sudah kayak begini, gimana coba," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi: Kami Butuh Partisipasi Warga untuk Atasi Tawuran

Polisi: Kami Butuh Partisipasi Warga untuk Atasi Tawuran

Megapolitan
Toko Pakaian di Pecenongan Terbakar, Kepulan Asap Putih Bikin Pemadam Kewalahan

Toko Pakaian di Pecenongan Terbakar, Kepulan Asap Putih Bikin Pemadam Kewalahan

Megapolitan
Harapan Masyarakat untuk RTH Tubagus Angke, Nyaman Tanpa Praktik Prostitusi...

Harapan Masyarakat untuk RTH Tubagus Angke, Nyaman Tanpa Praktik Prostitusi...

Megapolitan
Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Mei 2024

Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Mei 2024

Megapolitan
Nahas, Balita di Matraman Tewas Terperosok ke Selokan Saat Main Hujan-hujanan

Nahas, Balita di Matraman Tewas Terperosok ke Selokan Saat Main Hujan-hujanan

Megapolitan
Proyek Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditargetkan Rampung Akhir 2024

Proyek Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditargetkan Rampung Akhir 2024

Megapolitan
Polisi Bakal Pertemukan Perwakilan Warga Klender dan Cipinang Muara demi Atasi Tawuran di Pasar Deprok

Polisi Bakal Pertemukan Perwakilan Warga Klender dan Cipinang Muara demi Atasi Tawuran di Pasar Deprok

Megapolitan
Ketika Si Kribo Apes Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg karena Bayar Makan Sesukanya...

Ketika Si Kribo Apes Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg karena Bayar Makan Sesukanya...

Megapolitan
3 Orang Tewas akibat Kebakaran Kapal di Muara Baru

3 Orang Tewas akibat Kebakaran Kapal di Muara Baru

Megapolitan
PPKUKM Akui Tumpukan Sampah 3 Ton Jadi Faktor Utama Sepinya Lokbin Pasar Minggu

PPKUKM Akui Tumpukan Sampah 3 Ton Jadi Faktor Utama Sepinya Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
3 Kapal Nelayan di Muara Baru Terbakar akibat Mesin Pendingin Ikan Meledak

3 Kapal Nelayan di Muara Baru Terbakar akibat Mesin Pendingin Ikan Meledak

Megapolitan
Jelang Pilkada 2024, Demokrat Ungkap Kriteria yang Cocok Jadi Cagub Jakarta

Jelang Pilkada 2024, Demokrat Ungkap Kriteria yang Cocok Jadi Cagub Jakarta

Megapolitan
Upaya Mencari Titik Terang Kasus Junior Tewas di Tangan Senior STIP

Upaya Mencari Titik Terang Kasus Junior Tewas di Tangan Senior STIP

Megapolitan
Pelaku Pembunuhan Kakak Tiri di Medan Serahkan Diri ke Polresta Bogor

Pelaku Pembunuhan Kakak Tiri di Medan Serahkan Diri ke Polresta Bogor

Megapolitan
Cerita Warga Trauma Naik JakLingko, Tegur Sopir Ugal-ugalan Malah Diteriaki 'Gue Orang Miskin'...

Cerita Warga Trauma Naik JakLingko, Tegur Sopir Ugal-ugalan Malah Diteriaki "Gue Orang Miskin"...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com