Ahok: Pak Jokowi Tidak Ingin Ada HMP

Basuki menegaskan, pertemuan ketiga tokoh ini bukan membawa sebagai perwakilan masing-masing instansi, melainkan sebagai sahabat. Pertemuan di Istana Merdeka itu berlangsung selama 1,5 jam.

Menurut Basuki, selaku kader PDI Perjuangan, Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya hak menyatakan pendapat (HMP) di DPRD DKI Jakarta.

"Kami ngobrol aja bertiga, kan kami itu teman lama, terus ngobrol lama. Jadi yang pertama, Presiden putuskan Fraksi PDI Perjuangan enggak mungkin mengajukan hak menyatakan pendapat. Soal Pras, Ketua DPRD yang harus mengayomi anggota lain itu urusan ketua, yang penting PDI Perjuangan tidak?" kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (14/4/2015).

Poin kedua, Jokowi menginginkan Basuki untuk segera mengeksekusi program ketika anggaran telah dicairkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab kegiatan pembangunan DKI sudah tidak berjalan selama empat bulan ini.

Kemudian, Jokowi dengan Basuki dan Prasetio juga membicarakan perihal penggunaan anggaran tahun jamak (multiyears).

Poin ketiga, kata Basuki, Jokowi berharap Pemprov DKI tetap menggunakan e-musrenbang dan e-budgeting dalam penyusunan anggaran.

"Kalau semua sistem penyusunan anggaran itu dilakukan dengan baik, anggaran 2016 akan sempurna. Pak Jokowi ingin jangan ada silpa (sisa lebih penghitungan anggaran) yang besar lagi di DKI. Tiga poin itu saja yang dibahas," kata Basuki.