Lahan Stasiun untuk Rusunawa Usulan Ahok Tetap Jadi Aset PT KAI

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Solafide Sihite mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memiliki aset bangunan yang dibangun di atas lahan tersebut saja. 

"Untuk aset lahan masih milik PT KAI, kami hanya akan membangun rusunawanya saja. Jadi nantinya bangunan adalah aset milik kami," kata Solafide, Jumat (12/6/2015). 

Persoalan kepemilikan aset ini, kata dia, sempat jadi perdebatan antara kedua pihak. Namun, akhirnya kedua belah pihak berkomitmen untuk mengentaskan masalah permukiman kumuh di Jakarta.

Rusunawa yang dibangun di stasiun ini juga diyakini mampu menarik minat warga menggunakan transportasi umum sehingga dapat menanggulangi kemacetan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kesepakatan pembangunan rusunawa stasiun ini telah diputuskan pada 1 Oktober 2014 lalu saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam perjanjian itu tercantum, jika ada sengketa lahan, maka PT KAI yang akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Dengan demikian, saat Pemprov DKI Jakarta membangun rusunawa, sudah tidak ada lagi sengketa. "Jadi nanti kami tinggal membangun rusunnya saja," kata Solafide. 

Selain membangun rusunawa, Pemprov DKI dan PT KAI bekerja sama menertibkan permukiman kumuh di bantaran rel kereta, kemudian membangun ruang terbuka hijau (RTH) dan lain-lain. 

Sebelumnya, Basuki berencana membangun rusunawa dan depo MRT di lahan seluas 3,2 hektar milik PT KAI di Kampung Bandan. Ia mendesak pembangunan rusunawa itu sudah bisa dilaksanakan akhir tahun ini atau pada awal tahun 2016.

Untuk merealisasikan program itu, Pemprov DKI akan memberi penyertaan modal pemerintah (PMP) hingga Rp 7 triliun kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pasalnya, pembangunan rusunawa ini akan dikerjakan oleh PT Jakpro. Basuki menargetkan pembangunan rusunawa selesai pada tahun 2018 mendatang.