Kota Administratif Jakarta Timur: Perumahan Warga yang Layak

Oleh Madina Nusrat

Bencana banjir yang melanda Jakarta tahun 2013 menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi DKI menata kembali permukiman warga untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau. Kota Jakarta Timur menjadi wilayah yang luas untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa sebagai tempat relokasi warga yang terkena proyek penataan.

Bukan hal mudah merelokasi warga ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Jakarta Timur. Terhitung hampir tiga tahun terakhir setidaknya 21.000 jiwa dari sejumlah tempat di Jakarta direlokasi ke 5.320 unit di 12 lokasi rusunawa di Jakarta Timur.

Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengatakan, pekerjaan relokasi warga itu tak dapat dikerjakan sendiri. Sebaliknya, pekerjaan itu hanya dapat dilaksanakan dengan kerja sama lintas sektor lewat operasi kemanusiaan. Mulai dari kepolisian, TNI, satuan polisi pamong praja (satpol PP), hingga aparat pemerintah membantu warga relokasi ke unit rusun yang telah disediakan.

"Tidak berhenti di situ, kami aparat pemerintah juga terus memberikan edukasi cara hidup yang bersih di rusun sekaligus cara pemakaian listrik yang hemat," papar Bambang, beberapa waktu yang lalu.

Tiap rusunawa yang telah dihuni juga dilengkapi dengan klinik kesehatan, perpustakaan, dan taman bacaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup penghuninya, disediakan pula koperasi yang dana awalnya dibiayai pemerintah dan juga dana dari pihak swasta.

Terkait pendataan penghuni rusunawa, Wali Kota Jakarta Timur dibantu Kepala Unit Pengelola Rusun Wilayah III DKI Sayid Ali, yang menyediakan data setiap warga yang direlokasi. Seluruh data penghuni ataupun calon penghuni dimasukkan secara digital.

"Setiap relokasi berlangsung, warga yang diterima hanya terbatas yang masuk dalam daftar yang direlokasi. Hanya warga yang memiliki identitas yang sesuai dengan data digital yang ada yang akan diterima sebagai penghuni rusun," papar Sayid.

Sejauh ini, menurut Sayid, warga yang diprioritaskan menghuni rusun masih terbatas warga yang tempat tinggalnya terkena proyek pembangunan, terutama proyek pengendalian banjir.

Kendati tak sedikit warga Jakarta bukan korban penggusuran yang telah mendaftar menempati rusun yang didirikan Pemprov DKI. Jumlah pendaftarnya di Jakarta Timur sudah mencapai 5.000 orang lebih.

"Pada akhirnya kami hanya dapat memberikan kesempatan bagi warga yang mendaftar itu menunggu unit yang telah dikosongkan penghuni sebelumnya," jelas Sayid.