Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disalahgunakan, Puluhan Dana KJP Diblokir

Kompas.com - 06/08/2015, 12:07 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memblokir dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang terbukti disalahgunakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku pemblokiran dilakukan agar dana KJP tidak disalahgunakan kembali oleh oknum tertentu. 

"Sudah blokir. Kami juga pertimbangkan pidana untuk oknum luar yang jadi calo (menarik tunai KJP dan menerima upah dari penarik KJP)," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (6/8/2015). 

Meskipun terjadi banyak penyalahgunaan dana KJP, Basuki tidak merasa kecolongan. Sebab, kasus penyalahgunaan dana KJP saat sistem tarik tunai diberlakukan jauh lebih banyak dibanding sekarang.

Dengan penerapan sistem transaksi nontunai, Basuki dapat mengikuti alur pergerakan dana KJP tersebut.

"Saya tahu detik transaksi, beli barang di mana, dan lokasi beli barangnya. Kalau kami kasih cash (tunai) kayak dulu, mana bisa lacak triliunan. Ini justru karena saya kecolongan dulu, makanya saya buat sistem yang baru seperti sekarang," kata Basuki.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengaku belum mendapat paparan laporan 20 penyalah guna dana KJP. Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bank DKI. Sebab, pihak yang mengidentifikasi dan merekam transaksi dana KJP adalah Bank DKI.

Beberapa hari terakhir ini, Disdik DKI telah memanggil pihak  yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dana KJP. "Kami tentu harus cermat. (Pemegang KJP) yang betul-betul melakukan penyalahgunaan kami laporkan. Kalau yang terkait, tentu akan diproses kejahatan perbankan," kata Arie. 

Sejauh ini, pihaknya telah mengantongi nama-nama pemegang KJP yang terindikasi menyalahgunakan dana tersebut. Namun, dia belum bersedia membeberkan nama-nama pemegang KJP tersebut. Selain untuk melindungi siswa tersebut, juga karena belum diketahui siapa yang menggunakan dana KJP untuk membeli kebutuhan non-pendidikan. 

Pada kesempatan berbeda, Bank DKI mengimbau toko-toko atau pusat perbelanjaan maupun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak menerima pembayaran dengan kartu ATM Bank DKI yang bertanda Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Corporate Secretary Bank DKI Zulfarsah mengatakan, imbauan ini dikeluarkan karena sudah ada temuan penyalahgunaan KJP untuk keperluan di luar kebutuhan pendidikan siswa penerima KJP.

Adapun tampilan kartu ATM Bank DKI yang umum dengan kartu ATM Bank DKI yang versi KJP berbeda. Di dalam kartu ATM yang digunakan sebagai KJP, ada tulisan Kartu Jakarta Pintar.

Oleh karena itu, ia meminta toko-toko, mal, atau SPBU yang memiliki alat penggesek kartu atau electronic data capture (EDC) untuk tidak melayani pemegang KJP, jika membeli barang-barang di luar keperluan sekolah.

"Masih akan kami telusuri. Memang saat ini baru terlacak 20 pengguna yang terindikasi menyalahgunakan dana KJP. Kami akan terus lacak sampai sekarang," ujar Zulfarsah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Dalami Peran Belasan Saksi Dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP yang Dianiaya Senior

Polisi Dalami Peran Belasan Saksi Dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP yang Dianiaya Senior

Megapolitan
Kepada Kapolres Jaktim, Warga Klender Keluhkan Aksi Lempar Petasan dan Tawuran

Kepada Kapolres Jaktim, Warga Klender Keluhkan Aksi Lempar Petasan dan Tawuran

Megapolitan
Belasan Taruna Jadi Saksi dalam Prarekonstruksi Kasus Tewasnya Junior STIP

Belasan Taruna Jadi Saksi dalam Prarekonstruksi Kasus Tewasnya Junior STIP

Megapolitan
Polisi Tangkap Lebih dari 1 Orang Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Polisi Tangkap Lebih dari 1 Orang Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Megapolitan
RTH Tubagus Angke Dirapikan, Pedagang Minuman Harap Bisa Tetap Mangkal

RTH Tubagus Angke Dirapikan, Pedagang Minuman Harap Bisa Tetap Mangkal

Megapolitan
Prarekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar hingga 4 Jam

Prarekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar hingga 4 Jam

Megapolitan
Masih Bonyok, Maling Motor di Tebet Belum Bisa Diperiksa Polisi

Masih Bonyok, Maling Motor di Tebet Belum Bisa Diperiksa Polisi

Megapolitan
Cegah Prostitusi, RTH Tubagus Angke Kini Dipasangi Lampu Sorot

Cegah Prostitusi, RTH Tubagus Angke Kini Dipasangi Lampu Sorot

Megapolitan
Balita yang Jasadnya Ditemukan di Selokan Matraman Tewas karena Terperosok dan Terbawa Arus

Balita yang Jasadnya Ditemukan di Selokan Matraman Tewas karena Terperosok dan Terbawa Arus

Megapolitan
PDI-P Buka Penjaringan Cagub dan Cawagub Jakarta hingga 20 Mei 2024

PDI-P Buka Penjaringan Cagub dan Cawagub Jakarta hingga 20 Mei 2024

Megapolitan
Kuota Haji Kota Tangsel Capai 1.242 Jemaah, Pemberangkatan Dibagi 2 Gelombang

Kuota Haji Kota Tangsel Capai 1.242 Jemaah, Pemberangkatan Dibagi 2 Gelombang

Megapolitan
Paniknya Mahasiswa di Tangsel, Kontrakan Digeruduk Warga saat Sedang Beribadah

Paniknya Mahasiswa di Tangsel, Kontrakan Digeruduk Warga saat Sedang Beribadah

Megapolitan
Jasad Balita Tersangkut di Selokan Matraman, Orangtua Sempat Lapor Kehilangan

Jasad Balita Tersangkut di Selokan Matraman, Orangtua Sempat Lapor Kehilangan

Megapolitan
Jasad Balita di Matraman Ditemukan Warga Saat Bersihkan Selokan, Ternyata Sudah 3 Hari Hilang

Jasad Balita di Matraman Ditemukan Warga Saat Bersihkan Selokan, Ternyata Sudah 3 Hari Hilang

Megapolitan
Polisi Ungkap Penyebab Mahasiswa di Tangsel Bertikai dengan Warga Saat Beribadah

Polisi Ungkap Penyebab Mahasiswa di Tangsel Bertikai dengan Warga Saat Beribadah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com