Ahok Minta Anggota Pramuka Melapor jika Ada Warga Kurang Mampu

"Kemudian yang kedua, saya harapkan adik-adik pramuka ikut membantu kami melihat teman-temannya yang tidak sekolah atau ingin ikut pramuka tapi tidak punya seragam. Laporkan ke kami dan kami kasih KJP (Kartu Jakarta Pintar), supaya keadilan sosial diwujudkan," kata Basuki, ketika menyampaikan sambutan dalam Peringatan Hari Pramuka ke-54, di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (14/8/2015). 

Pada kesempatan itu, Basuki juga menjelaskan bahwa dana KJP sudah tidak bisa ditarik tunai. Seluruh dana KJP hanya dapat dibelanjakan secara non-tunai. Selain itu, dana KJP hanya dapat dibelanjakan perlengkapan sekolah dan buku pelajaran.

Tak hanya itu, ia juga meminta anggota pramuka melaporkan padanya jika ada anak-anak kurang mampu yang matanya tidak sehat. Nantinya, Pemprov DKI akan membantu menyediakan kacamata bagi anak-anak itu.

"Pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Mereka dapat hak sama atas pendidikan," kata Basuki. 

Pemprov DKI juga tengah mendorong pemberian sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di kantin-kantin sekolah. Hal ini untuk mengantisipasi pedagang makanan mencampurkan zat-zat berbahaya ke barang dagangannya.

Basuki mengaku menemukan 15-17 persen makanan di kantin sekolah mengandung zat berbahaya dan mengakibatkan kanker. Sehingga, ia mendorong anggota pramuka menjadi pelopor untuk tidak jajan di pusat jajanan yang tidak dilengkapi sertifikat BPOM. 

Dari sisi kesehatan, Basuki berharap anggota pramuka bantu menyisir orang tua-orang tua yang terlantar sakit di rumah. Mereka tidak mampu menyewa taksi maupun kendaraan menuju puskesmas.

"Nanti adik-adik pramuka bisa mengunjungi puskesmas dan bawa dokter puskesmas keliling datang ke rumah," kata Basuki. 

Selain itu, Basuki juga berharap anggota pramuka aktif dalam kegiatan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Nantinya di sana anggota pramuka bisa menemani orang tua, anak-anak, serta lanjut usia (lansia).

Anggota pramuka juga bisa mensosialisasikan program-program unggulan Pemprov DKI. Sehingga tidak ada warga yang tidak merasa diurus pemerintah.