Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKS DPRD Sebut Pilpres 2014 Sebabkan Penyerapan Rendah Pemprov DKI

Kompas.com - 15/09/2015, 12:44 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI berpendapat, perhelatan Pemilu Presiden 2014 lalu secara tidak langsung menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap pidato Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tentang raperda laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2014.

"Tahun 2014 yang merupakan pemilihan umum dan pemilihan presiden juga memberi pengaruh terhadap kinerja aparatur birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," ujar anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Ahmad Yani, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (15/9/2015).

"Naiknya Bapak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Plt Gubernur akibat keikusertaan Bapak Joko Widodo dalam pemilihan presiden rupanya tidak mampu menjaga stabilitas ritme kerja dari aparatur birokrasi," kata Ahmad.

Ahmad mengatakan, setelah menjabat sebagai Plt, Basuki memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dibandingkan dengan Joko Widodo.

Perbedaan gaya kepemimpinan ini, kata Ahmad, berdampak besar terhadap penyerapan belanja daerah tahun anggaran 2014 yang sangat rendah. Hal ini karena Basuki dinilai tidak meneruskan program-program yang dibuat oleh Jokowi.

Ahmad mewakili Fraksi PKS pun mengingatkan bahwa Basuki dipilih warga DKI Jakarta sebagai wakil gubernur. Basuki pun dipilih berbarengan dengan Jokowi yang menjadi pasangannya dulu.

Karena itu, janji-janji politik waktu Jokowi masih menjabat sebagai gubernur harus diteruskan oleh Basuki. Beberapa janji Jokowi yang harus diteruskan Basuki, kata Ahmad, adalah janji pembangunan kampung deret dan janji pemberian kompensasi bagi warga Kampung Pulo.

"Yang perlu diperhatikan pula adalah bahwa Bapak Joko Widodo terpilih sebagai gubernur di tahun 2012 dalam satu paket dengan Bapak Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur. Karena itu, janji-janji kampanye Bapak Joko Widodo harus dilanjutkan dan dipenuhi oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama yang sekarang menjadi gubernur," ujar Ahmad.

"Rencana pembangunan kampung deret dan kompensasi bagi warga Kampung Pulo adalah contoh janji kampanye Bapak Joko Widodo yang harus dituntaskan oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Korban Pesawat Jatuh di BSD Sempat Minta Tolong Sebelum Tewas | Kondisi Jasad Korban Pesawat Jatuh di BSD Tidak Utuh

[POPULER JABODETABEK] Korban Pesawat Jatuh di BSD Sempat Minta Tolong Sebelum Tewas | Kondisi Jasad Korban Pesawat Jatuh di BSD Tidak Utuh

Megapolitan
Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com