Pemprov DKI Temukan Pemalsuan Dokumen Terkait Lahan di Cengkareng Barat

JAKARTA, KOMPAS.com — Biro Hukum Setda DKI Jakarta menemukan indikasi pemalsuan sejumlah dokumen terkait pembelian lahan di Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat.

Temuan mengenai dugaan pemalsuan dokumen lahan yang dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta ini akan dilaporkan ke pihak Kepolisian.

(Baca juga: BPN Jakarta Barat: Tak Ada Sertifikat Ganda, Lahan Rusun Cengkareng Barat Milik DKI)

Kasubag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda DKI Jakarta Haratua Purba mengaku tengah menginventarisasi dokumen pembelian lahan untuk Rumah Susun Cengkareng Barat tersebut.

"Ini kami sedang inventarisir mana-mana saja yang palsu," kata Haratua di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/6/2016).

Haratua mengungkapkan, salah satu dokumen yang terbukti palsu adalah surat girik lahan tersebut.

Setelah pengecekan dilakukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), lanjut dia, tidak pernah ada girik di atas lahan itu.

"Lurah setempat menyatakan, di atas tanah ada girik nomor sekian. Setelah kami cek, tanah girik itu tidak ada. Kami sudah temukan data yang kami duga palsu," ujar dia.

Selain itu, menurut dia, surat keterangan dari Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta diubah dari semula aset menjadi sewa.

"Biro Hukum sekarang tugasnya mendokumentasikan data-data itu apa saja, yang kami duga palsu. Kami segera bikin laporan polisinya," sambung Haratua.

(Baca juga: Dikomplain soal Tanah Rusun Cengkareng Barat, Penjual Gugat Dinas Perumahan DKI)

Ia menduga, dalam kasus ini, ada oknum pejabat yang ikut bermain. Oknum tersebut bisa berasal dari BPN, kelurahan, kecamatan, atau dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

"Dari awal, Dinas Perumahan menyatakan bahwa tanah itu sudah surat hak milik, jadi mereka aman beli. Cuma karena SHM di atas tanah kami, itu perlu dipertanyakan, kenapa bisa muncul SHM di atas tanah yang sudah menjadi aset," ujar dia.