PHL UPK Badan Air yang Lakukan Pungli Mengaku "Dibekingi" Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Ali Maulana Hakim mengatakan, oknum pekerja harian lepas (PHL) UPK Badan Air yang telah dipecat karena lakukan pungutan tak wajar diduga memiliki "bekingan" salah satu organisasi massa (ormas) yang cukup berpengaruh di Ibu Kota.

Ali menjelaskan, hal itu terungkap saat pihaknya meminta keterangan dari sejumlah PHL yang menjadi korban pungutan tak wajar itu. Para PHL menyampaikan alasan mereka memberikan uang karena intimidasi dari oknum PHL yang sering mengumbar bahwa dirinya merupakan anggota ormas tersebut.

"Mereka (PHL) takut ya, jadi karena ormas itu ada power, jadi mereka enggak bisa terbuka. Jadi takutnya ada sangkut pautnya dengan ormas itu (jika tidak memberikan uang)," ujar Ali saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (17/10/2016).

Tak hanya itu, dengan merasa dibekingi oleh ormas, oknum PHL itu juga menjadikan dirinya sebagai koordinator para PHL. Padahal, kata Ali, oknum tersebut hanya PHL biasa.

"Mereka itu pekerja biasa tapi pengaruhnya ada di situ. Jadi mereka anggap dirinya koordinator makanya (PHL) enggak mau bantah," ujar Ali.

Kedua oknum PHL itu melakukan pungutan di empat kecamatan di Jakarta Utara. Empat kecamatan itu ialah Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Pademangan dan Kecamatan Penjaringan.

Ali mengatakan, keduanya melakukan pungutan dengan mendatangi PHL di empat kecamatan itu secara bergantian. Saat ini, ketua regu dan pengawas yang terindikasi membantu memuluskan pungutan kepada PHL telah diturunkan posisinya sebagai PHL biasa.

Sebelumnya, sejumlah PHL UPK Badan Air di Jakarta Utara mengeluhkan pungutan tak wajar yang dilakukan oknum pengawas dan oknum warga.

Para PHL berasalan uang tersebut diberikan karena adanya ancaman bahwa para PHL akan diputus kontraknya dan pemindahan lokasi kerja yang lebih jauh dari lokasi saat ini. Para PHL dipungut uang sebesar Rp 100.000 sejak Juni 2016.