Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KJMU, Faslitas agar Anak Miskin Bisa Kuliah

Kompas.com - 24/10/2016, 09:13 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan kerja sama dengan puluhan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menyukseskan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama program bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu asal Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jumat (21/10/2016) lalu, tercatat ada 30 PTN yang menyepakati kerja sama dengan Pemprov DKI.

(Lihat: DKI Anggarkan Rp 2,7 Triliun untuk Pemegang KJP yang Akan Kuliah.)

Dengan adanya kerja sama itu, maka tercatat sudah ada 56 PTN yang menandatangani kerja sama dengan Pemprov DKI untuk menyukseskan program KJMU. Sebelumnya, pada sekitar awal September 2016, sudah ada 26 PTN yang menandatangani kesepakatan serupa.

KJMU sendiri merupakan program bantuan dana pendidikan untuk membantu pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang akan melanjutkan kuliah di PTN. Dana bantuan pendidikan itu disalurkan untuk pelajar DKI Jakarta yang kini menjadi peserta KJP.

Program itu diadakan untuk membantu pelajar DKI dari keluarga miskin agar dapat meneruskan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto menyatakan, Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp 2,7 triliun untuk penyelenggaraan KJMU. Setiap peserta KJMU akan menerima dana bantuan sebesar Rp 18 juta per tahun.

"Ini riil Rp 18 juta, bayangkan satu mahasiswa satu tahun nih. Belum pernah terjadi sebelumnya," kata Sopan.

Sementara itu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menargetkan bahwa ke depan Pemprov DKI bisa bekerja sama dengan seluruh PTN yang ada di Indonesia.

"Jadi orang Jakarta bisa memilih kuliah di mana saja," kata Ahok.

Ahok menilai anggaran bantuan dana pendidikan yang diberikan dalam program KJMU termasuk yang paling besar ketimbang bantuan dana pendidikan yang pernah ada, termasuk dari perusahaan-perusahaan besar.

"Jadi saya bilang enggak ada filantropi di dunia yang bisa menyamai pemerintah. Itu yang membuat saya ada sukacita. Bukan happy, bukan bahagia, tapi joy. Jadi konglomerat pun enggak bisa bagiin duit triliunan tiap tahun untuk menolong orang. Jadi gubernur bisa," kata Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

Megapolitan
Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

Megapolitan
Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Megapolitan
Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Megapolitan
Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Megapolitan
Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Megapolitan
Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Megapolitan
Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Megapolitan
Rayakan 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Rayakan "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Megapolitan
Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com