Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot Nilai Program Padat Kerja seperti Rekrut PPSU Lebih Efektif dari BLT

Kompas.com - 22/11/2016, 14:03 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor dua, Djarot Saiful Hidayat, menilai bahwa program bantuan uang tunai yang diberikan secara langsung kepada masyarakat tidak akan mampu mendongkrak kesejahteraan warga, termasuk program Rp 1 miliar per RW yang diwacanakan calon gubernur nomor satu, Agus Harimurti Yudhoyono.

Djarot menyamakan program Agus tersebut dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Karena kita berkaca pada waktu saya menjadi wali kota (di Blitar), itu program BLT tidak berdampak langsung dengan pemberdayaan masyarakat," kata Djarot di rumah relawan di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Karena yakin tidak efektif, Djarot menegaskan bahwa ia dan calon gubernur pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama, tidak tertarik untuk menerapkan program semacam itu.

(Baca juga: Sylviana: BLT Bisa Dikembalikan dan Diberikan ke yang Membutuhkan)

Menurut Djarot, mengadakan program padat kerja seperti perekrutan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) lebih efektif ketimbang program bantuan uang tunai.

"Termasuk juga memberikan pelatihan terhadap warga menengah ke bawah yang di rusunawa-rusunawa," ujar Djarot.

Ia juga menilai, sejauh ini pemerintahan yang dijalankannya dengan Ahok di Pemprov DKI sudah banyak menggelontorkan banyak program bantuan untuk mendongkrak kesejahteraan warga.

Program itu di antaranya subsidi perumahan, transportasi, pangan, dan pendidikan.

Dengan banyaknya subsudi, Djarot menyebut warga dapat menekan pengeluaran sehingga lebih banyak pemasukan yang ditabung.

(Baca juga: Sandiaga Akan Masukkan BLT dalam Program Anies-Sandi)

Cara itulah yang disebutnya sudah terbukti mengatasi kemiskinan di Jakarta.

"Sekarang Jakarta itu, tingkat kemiskinannya paling rendah di Indonesia. Orang miskin di Jakarta itu 3,4 persen, cukup rendah. Yang menjadi persoalan di kita sekarang adalah kita memperpendek gap antara orang kaya dengan yang miskin," ucap Djarot.

Kompas TV Djarot Diperiksa terkait Penghadangan Kampanye
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com