Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih Bisa Terlibat dalam "Real Count" Pilkada DKI

Kompas.com - 18/01/2017, 18:28 WIB
Nursita Sari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa terlibat dalam real count menggunakan aplikasi "MataRakyat". Aplikasi ini memungkinkan pemilih untuk mengunggah formulir C1 berupa hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

CEO inTouch Innovate Indonesia Hendra Kendro mengatakan, MataRakyat merupakan pilot project dan hanya digunakan pada Pilkada DKI 2017.

"Karena ini pertama, kami enggak mau ambil risiko. Sebenarnya sistem ini bisa diterapkan di mana saja, tapi kami mau supaya pasti berhasil dulu dan DKI memang jadi sorotan seluruh Indonesia," ujar Kendro, dalam peluncuran aplikasi MataRakyat di Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (18/1/2017).

(Baca: "Real Count" Pilkada DKI Bisa Dilihat dengan Aplikasi)

Kendro menuturkan, inTouch Innovate Indonesia membutuhkan 65.000 relawan yang akan menjadi e-Saksi di 13.023 TPS di seluruh Jakarta. Setiap TPS dibutuhkan lima orang e-Saksi.

Kendro yakin target kebutuhan jumlah relawan tersebut akan tercapai. Relawan yang bisa menjadi e-Saksi harus warga DKI Jakarta yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada DKI 2017.

Relawan e-saksi juga harus mendaftar di aplikasi MataRakyat sesuai data yang tertera di KTP. Aplikasi tersebut secara otomatis akan memvalidasi data yang dimasukkan.

"Kami mau validasi who, where, dan what-nya. Kami bersyukur KPU memberikan kami akses untuk bisa langsung menghubungkan ke database mereka melalui API (application program interface). Di aplikasi, begitu Anda daftar, harus masukin nama persis seperti di KTP dan masukin nomor NIK," kata Kendro.

Aplikasi tersebut akan mengetahui relawan yang mendaftar sebagai e-saksi merupakan pemilih di TPS mana. Relawan yang bersangkutan hanya bisa memasukkan hasil penghitungan suara dan mengunggah formulir C1 yang ada di TPS tempatnya memilih.

"Yang mereka lakukan adalah mengumpulkan, mengunggah data hasil di TPS dia sendiri dalam bentuk angka dan foto C1 karena itu sebagai bukti yang sudah ditandatangani oleh para saksi," ucap Kendro.

Gunakan GeoTagging dan Time-Stampped

Aplikasi MataRakyat dilengkapi dengan GeoTagging dan Time-Stampped untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan aplikasi. Menurut Kendro, GeoTagging dapat memastikan bahwa foto formulir C1 yang diunggah benar diambil dari TPS yang bersangkutan.

"Sehingga itu tidak bisa dimainkan datanya karena itu kalau tidak sama dengan GeoTagging di TPS itu akan ditolak," tutur dia.

Sementara itu, Time-Stampped digunakan untuk merekam waktu pengunggahan foto formulir C1. Relawan harus mengunggah foto tersebut tepat setelah TPS ditutup dan penghitungan suara selesai dilakukan.

"Jadi waktu pun kalau dimasukin data lima jam kemudian, karena ada tempatnya, olah dulu (rekayasa) data di rumah, balik lagi ke TPS, upload, itu pun kami tahu," kata Kendro.

Selain itu, validasi data juga dilakukan dengan cara peer validation. Relawan akan saling mengecek kebenaran data yang diunggah.

Dengan begitu, Kendro yakin data tersebut otentik, dan akuntabel. Kendro mengatakan, aplikasi MataRakyat juga dilengkapi fitur citizen journalism. Relawan bisa menyampaikan situasi yang terjadi di TPS tempatnya memilih.

Aplikasi MataRakyat bisa diunduh gratis oleh pengguna android melalui Google Playstore maupun iOS melalui App Store. Relawan juga dapat mengetahui informasi MataRakyat melalui www.matarakyat.id.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com