Transjakarta dan KWK Teken MoU di Kantor Golkar, Apa Kata Sumarsono?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tak mempermasalahkan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang menggunakan Kantor DPP Partai Golkar untuk melakukan kegiatan.

Sumarsono mengatakan, PT Transjakarta bisa melakukan atau menyelenggarakan kegiatan di mana pun selama tidak substansi kegiatan tersebut tidak menyimpang hingga mengarah pada mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada DKI Jakarta.

Meski belum ada laporan dari PT Transjakarta, Sumarsono menduga, Kantor DPP Partai Golkar dipilih karena pihak penyelenggara tak lagi memiliki pilihan untuk lokasi kegiatan.

"Prinsip begini lho ya, antara Pemprov DKI dengan BUMD. BUMD punya kewenangan otonomi secara badan hukum sendiri dia. Lalu tempat bisa di mana saja sebenarnya yang penting subtansinya tidak mengarah kepada aspek yang menabrak netralitas," ujar Sumarsono, di Kepulauan Seribu, Rabu (22/3/2017).

(baca: Transjakarta Tandatangani MoU dengan KWK di Kantor Golkar, Mengapa?)

Adapun PT Transjakarta melakukan perjanjian atau memorandum of understanding (Mou) dengan salah satu operator angkot, Koperasi Wahana Kalpika (KWK), di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu pagi.

Sumarsono berharap tidak ada pihak yang mengaitkan kegiatan itu dengan partai politik pengusung salah satu pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta dan Pemprov DKI.

Seperti diketahui Golkar merupakan partai pengusung calon gubernur-calon wakil gubernur petahana, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sumarsono meyakinkan bahwa Pemprov DKI beserta seluruh SKPD akan netral dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta.

"Saya tidak terlalu mempersoalkan terkait dengan tempat tapi soal Pemprov DKI yang netral jawabnya iya," ujar Sumarsono.

"Tidak perlu kontekskan intervensi BUMD dengan dukung mendukung antar-paslon apalagi parpol pendukungnya siapa, ruwet. Kami hanya mendukung pembangunan dan kesejahteraan sajalah," ujar Sumarsono.

Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono menjelaskan digelarnya MoU di Kantor Golkar karena pihaknya hanya mengikuti undangan acara yang disampaikan pihak KWK.

Penandatangan MoU berisi komitmen menjadikan bus kecil sebagai angkutan pengumpan dalam layanan bus Transjakarta.

MoU antara Transjakarta dan KWK diketahui berlangsung saat bersamaan tengah digelar pula rapat umum tahunan yang dihadiri ratusan anggota KWK. Budi menolak anggapan yang menilai MoU antara pihaknya dan KWK bernuansa politis.