DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Rencana Bisnis Penggabungan PDAM-PAL Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Waki Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji lebih dalam keuntungan peleburan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya dan Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya. Taufik mengatakan, Pemprov DKI harus bisa meyakinkan DPRD DKI bahwa peleburan itu bisa memberikan keuntungan berupa cakupan air bersih ke seluruh wilayah di DKI Jakarta.

"Saya kira harus dikaji bisnis plan-nya kayak apa, karena pembahasan perda ini pasti menarik, peleburan antara PAL Jaya dan PDAM. Tapi yang paling penting ketika itu dileburkan, luasan, cakupan pemenuhan air bersihnya 100 persen di Jakarta. Ini kan baru baru 63 persen," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Taufik menekankan, peleburan tersebut haruslah efektif mengingat modal awal penggabungan dua BUMD itu sangat besar, mencapai Rp 7 triliun.

"Ya saya kira harusnya lebih efektif dong, karena dua perusahaan digabung, modalnya kan juga besar, perlu modal Rp 7 triliun. Sekian triliun itu saya kira bukan moda kecil ya," ujar Taufik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan penggabungan PDAM Jaya dan PAL Jaya kepada DPRD DKI Jakarta. Usulan itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perusahaan Daerah Air Jakarta. Pemprov menyebut alasan penggabungan dua BUMD itu terkait efisiensi operasional perusahaan.

Baca: Sumarsono: Penggabungan PDAM-PAL Jaya Akan Menguntungkan