Sandiaga Ingin Lebih Awal Bahas UMP DKI 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, ingin membahas lebih awal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018, atau tak lama setelah dirinya dan cagub pasangannya, Anies Baswedan, ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Sandi, pembahasan UMP DKI 2018 dilakukan lebih awal agar hasil yang ditetapkan pada akhir tahun merupakan kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Sebab, kata Sandi, UMP DKI 2018 nantinya ditetapkan saat dia dan Anies sudah memimpin Jakarta. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU DKI, perolehan suara pasangan Anies-Sandi unggul dari pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017.

"Kami sangat berat nanti tugasnya menuju Oktober karena penentuan UMP itu. Kami pastikan dialognya dibuka dari sekarang supaya tidak ada gonjang-ganjing lagi nanti menjelang penetapan UMP," kata Sandi, saat ditemui di GOR Otista, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (2/5/2017).

(baca: Sandiaga: Sopir Bajaj Bisa Digaji Sesuai UMP)

UMP DKI 2017 diketahui mencapai Rp 3,3 Juta. Dalam beberapa tahun terakhir, UMP DKI selalu naik setiap tahunnya.

Namun, kenaikan UMP itu terkadang tak membuat pihak buruh maupun pengusaha puas. Karena itu, Sandi ingin nantinya ada dialog yang panjang dan rutin antara kedua pihak yang difasilitasi Pemprov DKI.

"Teman-teman buruh kemarin aspirasinya ingin didengar, yaitu peningkatan kesejahteraan. Dunia usaha boleh saja naik UMP, asal saja ada peningkatan produktivitas secara signifikan," ujar Sandi.