Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setuju BBM Naik, Golkar Tak Sesuai Jargon

Kompas.com - 26/03/2012, 07:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Golkar yang mendukung rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikritik kadernya sendiri, Bambang Soesatyo. Dia menilai, sikap Golkar itu tak sesuai dengan jargon yang selalu dipakai selama ini.

Bambang mengaku menolak harga BBM dinaikkan karena bertentangan dengan aspirasi rakyat. "Saya tentu tidak ingin jargon 'suara Golkar suara rakyat' menjadi berubah," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (26/3/2012).

Bambang tak menyakini bahwa Golkar nantinya akan mendukung kenaikan harga BBM. Pasalnya, kata dia, Golkar saat ini tengah gencar-gencarnya merebut hati rakyat. Kenaikan harga BBM jelas akan melukai hati rakyat.

Meski demikian, sebagai anggota Fraksi Partai Golkar di parlemen, Bambang harus tunduk kepada keputusan partai. Anggota Komisi III itu mengaku akan melakukan penolakan melalui jalur informal bersama berbagai elemen masyarakat yang sependapat.

"Saya yakin masih banyak jalan untuk menutup kekurangan subsidi BBM tanpa menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan membebani ekonomi rakyat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial," pungkas pengurus Kadin itu.

Seperti diberitakan, rencana kenaikan harga BBM masih dibahas di parlemen. Keputusan terhadap besaran subsidi BBM dalam APBN-P 2012 nantinya akan menentukan naik tidaknya harga BBM bersubsidi. Seluruh partai politik oposisi ditambah Partai Keadilan Sejahtera (parpol koalisi) telah menolak kenaikan harga BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com