Warga Jakarta Anti Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com- Makin mendekati hari pemungutan suara pada pilkada putaran kedua DKI Jakarta, sejumlah organisasi dan lembaga mengajak pemilih untuk menolak politik uang.

Deklarasi antipolitik uang salah satunya dicanangkan di Pintu I Sektor I Gelora Bung Karno, Minggu (16/9/2012).

Dalam deklarasi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Perludem, KIPP Jakarta, dan sejumlah organisasi lain menyatakan bahwa pemilihan gubernur harus menjadi ruang pemenuhan kedaulatan warga Jakarta.

"Politik uang merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Warga DKI tidak akan menggadaikan kebebasan memilih dengan uang," demikian antara lain isi deklarasi.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam orasinya mengatakan, tokoh yang bersih sangat menentukan jalannya pemerintahan. "Para calon gubernur telah diundang ke KPK untuk tanda tangan pakta integritas. Setelah terpilih pun nanti mereka kami kawal agar tidak berperilaku korup," katanya.

Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, ada banyak praktik politik uang dengan model dan inovasi baru. "Tidak hanya bagi-bagi uang sebelum pemungutan suara, ada juga pemilih yang mendokumentasikan pilihannya untuk ditunjukkan kepada calon gubernur lalu dimintakan uang sebagai imbalan," katanya.