Jokowi Akan Gelar "Public Hearing" untuk Setiap Megaproyek di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi akan menggelar public hearing pada setiap megaproyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Jokowi, public hearing adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di masa kepemerintahannya.

"Saya maunya kita melakukan uji publik seperti ini, saya jadi tahu jalan tolnya seperti itu, tapi sekali lagi ini sudah proses setengah main. Saya mendapatkan info ini juga saat sudah setengah main," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (15/1/2013), usai public hearing mengenai proyek enam ruas tol di dalam kota Jakarta.

Dengan public hearing, kata dia, segala persoalan mengenai proyek tersebut dapat transparan diketahui publik. "Tadi kan semua jadi terbuka, kapan tendernya, ternyata sudah September 2012. Siapa konsorsiumnya semua jadi mengerti. Prosentasenya berapa, semua jadi mengerti," ujar Jokowi.

Selain dihadiri Jokowi, public hearing enam ruas tol dihadiri antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan, Kepala Bappeda Sarwo Handayani, Asisten Sekda bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wiryatmoko, Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, para pengamat transportasi, pakar, dan masyarakat umum. Public hearing berlangsung selama kurang lebih tiga jam.

Public hearing yang sama, kata Jokowi, akan digelar untuk proyek transportasi massal berbasis rel yaitu MRT (Mass Rapid Transit) dan monorel. "Juga nanti waktu misalnya monorel sudah selesai juga akan kita buka, berapa tiketnya, kenapa investasinya seperti itu, konsorsiumnya siapa, biar enggak ada pikiran-pikiran negatif lah. Begitu saja, saya kira ini yang penting," kata Jokowi.

Sebelum public hearing Jokowi menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang telah digagas sejak kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Sutiyoso. Banyak pihak yang setuju dengan langkah Jokowi, namun tidak sedikit yang menyesali kebijakan Jokowi tersebut. Menurut mereka yang tidak setuju, pembangunan jalan tol tidak pro rakyat. Jokowi menyetujui pembangunan enam ruas tol dengan tiga syarat yaitu ruas tol boleh dilintasi transportasi massal, lulus uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan tidak banyak pintu keluar masuk tol yang menyebabkan macet. Usai public hearing Jokowi menyatakan akan berpikir kembali soal pembangunan enam ruas tol.

Seperti diketahui, megaproyek enam ruas tol senilai Rp 42 triliun itu dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.

Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.

Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah sepanjang 69,77 kilometer.

Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.