Mengapa Basuki Gelar Lelang Jabatan Kepala Sekolah?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Jumat (12/7/2013), mengemukakan sejumlah alasan mengapa posisi kepala sekolah juga dilelang. "Guru itu kan begitu banyak, kamu tahu nggak guru mana yang pantas jadi kepala sekolah? Kita selama ini nggak tahu mereka pintar mengajar, pintar jadi kepala sekolah, atau pintar melobi. Nah, kalau ada tes itu, kita langsung tahu potensi yang layak jadi kepala sekolah ada berapa," kata Basuki kepara sejumlah wartawan di Balaikota Jakarta.

Dengan proses lelang itu, akan dapat diketahui mana orang yang berpotensi menjadi kepala sekolah, guru, atau bahkan lebih pantas menduduki jabatan struktural, seperti camat dan lurah. Karena itu, kata dia, seleksi promosi jabatan kepala sekolah juga demi mengurangi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Akan lebih baik, kata dia, memanfaatkan sumber daya manusia yang telah tersedia.

Ia menjamin, proses pelaksanaan seleksi promosi terbuka jabatan kepala sekolah tidak  melanggar peraturan karena akan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga melibatkan wali kota. Seleksi promosi terbuka lurah dan camat sebelumnya juga melalui Baperjakat.

Basuki mengatakan, jika lelang jabatan untuk kepala sekolah berhasil, pihaknya berniat melakukan hal yang sama untuk posisi kepala dinas. "Wah mungkin banyak tuh yang mau jadi kepala dinas, mesti seru kan? Hehehe...," kata Basuki.

Biaya pelaksanaan program seleksi promosi terbuka kepala sekolah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2013. Namun, ia lupa besaran besaran anggaran yang akan diusulkan ke DPRD DKI untuk itu.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan membuka pendaftaran untuk proses itu secara online mulai Oktober 2013.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan, seleksi itu akan dilakukan secara terbuka bagi guru-guru yang ada di lingkup pendidikan, tetapi terbatas untuk  wilayah DKI Jakarta. Para calon kepala sekolah akan menjalani tes akademik, psikotes, wawancara, dan presentasi. Pelaksanaannya akan dilakukan secara akuntabel dengan melibatkan lembaga seperti Dinas Pendidikan, Inspektorat, BKD, dan lainnya.

Di Jakarta terdapat 2.220 sekolah dasar negeri, 289 sekolah menengah pertama, 117 sekolah menengah atas, dan 63 sekolah menengah kejuruan.