Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Diabaikan, Warga Kampung Apung Siap Tuntut Pemprov DKI

Kompas.com - 17/07/2013, 19:32 WIB
Suharjono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Kampung Apung, Kapuk, Jakarta Barat, menunggu sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi kawasan tersebut. Jika Pemprov tak kunjung melakukan perbaikan, warga siap menuntut.

Mantan Ketua RW 01, Kapuk, Juhri, mengatakan, kondisi kampungnya semakin memprihatinkan. Sembilan bulan lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sempat mengunjungi kawasan tersebut. Dalam kunjungannya, kata Juhri, Jokowi berjanji untuk menata kampung tersebut.

"Kondisinya semakin memprihatinkan. Masyarakat masih berharap kepada pemerintah agar kampung ini segera dibenahi," katanya kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2013).

Ia mengatakan, sampai sekarang pemerintah setempat belum memiliki kajian terhadap kondisi kampung tersebut. Ia dan warga di sana menunggu peran aktif pemerintah dalam pembenahan kampung. Jika pemerintah tak segera mengambil tindakan, Juhri siap menuntut Pemprov DKI.

"Kalau sampai awal tahun 2014 pemerintah belum mulai membenahi Kampung Apung, saya bersama masyarakat akan mengambil action menuntut kepada pemerintah provinsi," ujarnya.

Juhri menyebutkan, kondisi sejumlah fasilitas umum, seperti mushala dan rumah belajar, di kampung tersebut semakin buruk. Hal itu dikarenakan bangunan-bangunan itu terendam genangan air permanen.

Juhri menilai, pembenahan Kampung Apung merupakan tanggung jawab pemerintah karena kampung tersebut tidak terletak di bantaran kali, tetapi tanah warga yang sah sesuai Badan Pertanahan Nasional.

Jokowi sempat berkunjung ke Kampung Apung pada November 2012. Ia berjanji untuk segera membenahi kampung tersebut. Ia meminta Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat untuk menangani rumah pompa di sana, mengalihfungsikan permakaman menjadi sekolah, serta berencana membangun rumah susun. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan di tempat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com