Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Waduk Ria Rio Ditawarkan Dua Rusun

Kompas.com - 19/08/2013, 14:19 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ada 350 kepala keluarga (KK) yang bakal terkena dampak normalisasi Waduk Ria Rio yang akan dimulai pada awal September 2013. Pemerintah Provinisi DKI Jakarta menawarkan dua lokasi rumah susun sewa (Rusunawa) untuk mereka.

Camat Pulogadung Teguh Hendrawan mengatakan dua lokasi rusun yang ditawarkan bagi warga Waduk Ria Rio yakni di Rusun Cipinang Besar Selatan dan Rusun Pulogebang yang ada di wilayah Jakarta Timur. Tawaran tersebut disampaikan kepada perwakilan warga dalam pertemuan yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Pulogadung pada Kamis (15/8/2013).

"Relokasi warga kita sudah sampaikan juga melalui Kasudin Perumahan Jakarta Timur. Ada dua tempat yang ditawarkan yaitu di Rusun Cipinang Besar Selatan dan di Pulogebang. Jadi memang ini tawaran kepada warga, diminta atau pun tidak kami menawarkan itu sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah," kata Teguh, saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/8/2013).

Meski demikian, Teguh mengatakan, dari dua lokasi rusun yang ditawarkan terdapat keterbatasan unit rusun dibandingkan dengan jumlah warga yang ada. Saat ini, baru tersedia sekitar 250 pintu dari dua lokasi rusun yang memang ditawarkan kepada warga, sementara berdasarkan data ada sekitar 350 KK dari dua RT yang menghuni tepian waduk.

"Data terakhir ada 350 KK. Tapi saya yakin lebih dari itu karena waktu habis kebakaran Februari atau Maret lalu belum diinventarisir lagi datanya. Warga di sana menolak waktu kita mau inventarisi kembali. Kemungkinan saat ini bisa sampai 450 KK," ujar Teguh.

Selain tawaran rusun, ada opsi lain bagi warga berupa uang kerahiman sebesar Rp 1.000.000 kepada warga yang terkena dampak relokasi yang ditawarkan PT Pulomas Jaya, BUMD DKI Jakarta. Namun, Teguh mengakui warga masih menolak jumlah uang kerahiman yang dinilai tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun tempat tinggal mereka pasca-kebakaran.

Kendati demikian, lanjut Teguh, bukan berarti warga menolak untuk dipindahkan. Warga di sana menyadari lahan yang mereka tempati untuk mendirikan rumah merupakan milik PT Pulomas Jaya.

"Mereka siap kapan pun dipindahkan. Cuma dari warga bilang tolong diperhatikan karena habis kebakaran ada warga yang bilang sudah bangun lagi rumah biayanya Rp 20 sampai 30 juta," ujarnya.

Dia menambahkan, batas waktu pengosongan lokasi tersebut menurutnya sampai dengan akhir Agustus dan awal September 2013 ini. Dalam minggu ini rencananya akan dikeluarkan surat pemberitahuan bagi warga untuk dilakukan penertiban.

"Kalau masih menempati ya akan dilakukan penertiban, karena setelahnya akan langsung dilakukan pembenahan (di waduk)," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com