Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Batal Bangun Empat Jalan Layang dan Terowongan

Kompas.com - 19/08/2013, 17:07 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencana pembangunan empat terowongan (underpass) maupun jalan layang (flyover) di perlintasan kereta listrik.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan, keputusan itu merupakan keputusan bersama dengan Kementerian Perhubungan yang akan membangun jalur layang kereta api di loop line sebelah timur. "Empat jalan yang melintasi jalur kereta api arah Senen dan Kampung Bandan tidak jadi dibangun," kata wanita yang akrab disapa Yani di Balaikota Jakarta, Senin (19/8/2013).

Ia mengatakan, anggaran yang telah direncanakan untuk pembangunan empat jalan itu akan dialihkan untuk peningkatan pelaksanaan transportasi Ibu Kota. Selain itu, pengalihan dana pembangunan jalan yang batal itu telah diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2013.

Tahun ini, Pemprov DKI berencana membangun 10 jalan, di antaranya tujuh underpass dan tiga flyover. Pembangunan itu untuk meningkatkan keselamatan pengemudi kendaraan bermotor di persimpangan sebidang rel kereta. Pembangunan 10 jalan bawah tanah dan layang tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp 62,5 miliar. Selain untuk mendukung operasional KRL melingkar atau commuterline, pembangunan jalan itu juga ditujukan menekan kemacetan dan mendukung kelancaran jalur bus transjakarta.

Lokasi yang akan dijadikan simpang tak sebidang tersebut adalah underpass (UP) Guntur-Cikditiro dengan anggaran Rp 7,5 miliar, UP Kartini senilai Rp 10 miliar, UP Halimun-Madiun senilai Rp 5 miliar, UP Industri senilai Rp 5 miliar, UP Garuda Rp 5 miliar, UP Cendrawasih Rp 10 miliar, dan UP Permata Hijau Rp 5 miliar. Selain itu juga pembangunan flyover (FO) Gunung Sahari senilai Rp 5 miliar, FO Mangga Dua Rp 5 miliar, dan FO Kuningan Selatan sebesar Rp 5 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com