Moratorium Mal, Jokowi Tak Gunakan Pergub

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan, moratorium mal di Ibu Kota dapat dilakukan dengan menahan permohonan izin pembangunan pusat perbelanjaan. Tidak ada peraturan khusus untuk memayungi kebijakan tersebut.

Jokowi tidak menjelaskan alasannya tidak menerbitkan peraturan gubernur mengenai penghentian pembangunan pusat perbelanjaan tersebut. Ia hanya memberikan sinyal bahwa dirinya tidak suka dengan hal-hal yang berbau prosedural. "Jadi, ya, begitu saja. Seringnya kok tanya-tanya masalah (prosedural) kayak gitu sih," ujarnya.

Rencana memberlakukan penghentian sementara pembangunan pusat perbelanjaan ini kembali mencuat setelah Jokowi menyatakan tidak menandatangani izin pembangunan 14 mal di Jakarta. Menurut Jokowi, Jakarta sudah memiliki 173 mal dan ini paling banyak sedunia. "Sekarang sudah saya stop," kata Jokowi.

Wacana moratorium mal ini pernah dilontarkan pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Namun, karena izin pembangunan mal sudah diterbitkan sebelum moratorium itu didengungkan, pembangunan mal di Jakarta tetap berlangsung.