Penasaran dengan Pemain Anggaran, Basuki Pasang "Jebakan Tikus"

Basuki menyebutkan, ada dua pihak yang paling memungkinkan melakukan permainan itu. Mereka adalah pihak legislatif atau DPRD DKI dan pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI atau dinas.

"Aku pasang 'jebakan tikus' saja. Jadi cuma ada dua kemungkinan, oknum di DPRD atau oknum di SKPD," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Basuki mengakui tak perlu membentuk tim investigasi untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut. Dia hanya mengambil kebijakan "jebakan tikus" atau sistem e-budgeting untuk mengantisipasi munculnya anggaran siluman. Begitu ada e-budgeting, kata dia, hanya Gubernur dan pihak otoritas tertentu yang memiliki password dan bisa mengubah anggaran. Apabila ada yang tidak setuju dengan sistem itu, maka pihak itulah yang merupakan "pemain anggaran".

Hingga saat ini, Basuki mengatakan, DPRD DKI enggan membahas sistem e-budgeting. "Kalau DPRD enggak mau bahas gara-gara itu, berarti mereka yang main kan," kata Basuki.

Basuki menyebut ada beberapa item anggaran yang sudah ia coret, tetapi muncul kembali dan disahkan oleh DPRD DKI. Terkait pihak mana yang memunculkan kembali anggaran tersebut, Basuki yakin tak ada yang mau mengaku dan bertanggung jawab.

Dengan penerapan sistem e-budgeting, akan semakin mudah dalam mengontrol anggaran. Selain menerapkan e-budgeting, Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta menempatkan 50 intel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengecek aliran dana pejabat.

"Minimal kita enggak mau nuduh siapa pun. Begitu ada e-budgeting keluar, kita tunggu. Kalau ada yang kebakaran jenggot, berarti dia yang ubah. Rezekinya dipotong," ujar dia.