Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Jika Berpikir Politik, Kami Rugi Beresi Jakarta Sekarang

Kompas.com - 11/11/2013, 13:07 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sudah puluhan tahun tertib hukum tidak ditegakkan. Apabila peraturan tertib itu ditegakkan, banyak masyarakat tidak menyenangi kebijakan tersebut. Terlebih lagi, tahun 2013 ini merupakan tahun politik.

Apabila berpikir secara politis, duo pimpinan Jakarta, Jokowi dan Basuki, tak akan menjalankan antisipasi kemacetan mulai sekarang. Mereka akan lebih memilih untuk menjalankan kebijakan-kebijakan itu seusai dengan perhelatan pemilihan umum.

"Secara politik, kami sudah rugi. Itu yang kami maksudkan ketika kita bicara untuk memperbaiki sebuah kondisi. Kalau bicara politik, kami rugi melakukan semuanya sekarang," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Senin (11/11/2013).

Namun, Basuki meyakini kebijakan mengatasi kemacetan dapat menyadarkan warga untuk tertib hukum. "Itu yang dimaksud Pak Jokowi untuk mencapai tertib sosial, harus tertib hukum dahulu," ujar Basuki.

Untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin parah di Ibu Kota, Pemprov DKI rencananya akan mendatangkan ratusan bus sedang dan transjakarta pada Desember mendatang. Selain itu, Jakarta juga akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Rencananya, jalur di Koridor I jurusan Blok M-Kota akan diberlakukan ERP. Setiap mobil atau kendaraan pribadi yang melintasi jalur ERP akan dikenakan biaya sekitar Rp 22.000.

Antisipasi kemacetan lainnya adalah dengan meningkatkan tarif parkir on street atau di bahu jalan. Basuki juga memiliki ide lain dengan penggunaan stiker hologram sebelum penerapan ERP. Mereka yang boleh melintasi jalur ERP hanyalah yang mobilnya menggunakan stiker hologram. Stiker hologram itu direncanakan dijual dengan harga Rp 1 juta untuk satu bulannya.

"Terus motornya kita tahan tidak boleh masuk Koridor I. Jadi, perkenalan dulu nih, situasinya kayak begini. Itu yang kita lakukan," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Sejak dilakukannya sterilisasi pada 30 Oktober 2013, jumlah pelanggaran penerobos jalur transjakarta sudah berkurang. Tercatat, jumlah pelanggar penerobos jalur transjakarta sejak pemberlakuan sterilisasi mencapai 3.272 pelanggar.

Koridor IX, dengan rute Pinang Ranti-Pluit, merupakan koridor dengan penyumbang terbanyak pelanggar penerobos jalur transjakarta. Tahun ini, tercatat 13.054 pelanggar ditindak di jalur tersebut. Jumlah ini lebih besar dibandingkan koridor rawan pelanggaran lainnya, seperti Koridor I, III, V, dan VI. Sepanjang 2013, hingga November, ada 56.000 pelanggar yang telah ditindak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Kalau Bung Anies Berniat Maju Pilkada DKI Lewat PDI-P, Silakan Daftar'

“Kalau Bung Anies Berniat Maju Pilkada DKI Lewat PDI-P, Silakan Daftar"

Megapolitan
Jelang Pilkada 2024, Satpol PP DKI Minta Parpol Izin Saat Pasang Alat Peraga Kampanye

Jelang Pilkada 2024, Satpol PP DKI Minta Parpol Izin Saat Pasang Alat Peraga Kampanye

Megapolitan
Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Kebut Persiapan, Prioritaskan Jemaah Lansia

Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Kebut Persiapan, Prioritaskan Jemaah Lansia

Megapolitan
Tepergok Hendak Curi Motor, Maling di Koja 'Video Call' Ibunya Saat Diciduk Warga

Tepergok Hendak Curi Motor, Maling di Koja "Video Call" Ibunya Saat Diciduk Warga

Megapolitan
Kronologi Remaja Tikam Seorang Ibu di Bogor, Berawal dari Mabuk dan Panik

Kronologi Remaja Tikam Seorang Ibu di Bogor, Berawal dari Mabuk dan Panik

Megapolitan
Maju Pilkada DKI Jalur Independen, Dharma Pongrekun: Mau Selamatkan Rakyat

Maju Pilkada DKI Jalur Independen, Dharma Pongrekun: Mau Selamatkan Rakyat

Megapolitan
Dishub DKI Minta Warga Laporkan ke Aplikasi JAKI jika Temukan Jukir Liar di Minimarket

Dishub DKI Minta Warga Laporkan ke Aplikasi JAKI jika Temukan Jukir Liar di Minimarket

Megapolitan
Buntut Penganiayaan Taruna STIP, Desakan Moratorium hingga Penutupan Sekolah Menguat

Buntut Penganiayaan Taruna STIP, Desakan Moratorium hingga Penutupan Sekolah Menguat

Megapolitan
Jukir Liar Minimarket Tergolong Tindak Pidana, Dishub DKI Bakal Terapkan Sidang di Tempat

Jukir Liar Minimarket Tergolong Tindak Pidana, Dishub DKI Bakal Terapkan Sidang di Tempat

Megapolitan
Polisi Sebut Tersangka Kasus Kematian Taruna STIP Masih Mungkin Bertambah

Polisi Sebut Tersangka Kasus Kematian Taruna STIP Masih Mungkin Bertambah

Megapolitan
Jukir Liar Tak Setuju Ditertibkan, Kadishub DKI: Siapa Pun yang Timbulkan Keresahan, Harus Ditindak Tegas

Jukir Liar Tak Setuju Ditertibkan, Kadishub DKI: Siapa Pun yang Timbulkan Keresahan, Harus Ditindak Tegas

Megapolitan
3 Korban Tewas Kebakaran Kapal di Muara Baru Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

3 Korban Tewas Kebakaran Kapal di Muara Baru Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

Megapolitan
Remaja di Bogor Ditangkap Polisi Usai Tusuk Seorang Ibu dalam Keadaan Mabuk

Remaja di Bogor Ditangkap Polisi Usai Tusuk Seorang Ibu dalam Keadaan Mabuk

Megapolitan
Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com