BPK DKI Telusuri Dana Hibah Rp 5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta Blucer Wellington Rajagukguk mengatakan akan menelusuri dana hibah sebesar Rp 5 triliun dalam APBD DKI 2014. Menurut dia, jumlah itu melonjak drastis, yakni naik Rp 1,3 triliun dari Rp 3,7 triliun di pada 2013.

"Akan dilihat berapa dana hibah yang akan diterima, berapa yang digunakan, satuan kerja mana yang dapat, digunakan dalam bentuk apa, dan siapa yang menerima. Itu nanti dicek semua," kata Blucer di Balaikota Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Selain itu, BPK DKI juga akan membuat tim khusus untuk memeriksa dana hibah itu. Pembentukan tim khusus itu untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Apabila memiliki risiko tinggi, maka akan dilakukan pemeriksaan secara khusus untuk investigasi penyaluran dana hibah tersebut.

Selain BPK DKI, pemberi hibah juga akan mengetahui anggaran itu digunakan untuk kebutuhan apa. Tim khusus itu baru akan dibentuk setelah penelusuran oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat DKI Jakarta.

"Sekarang kita harus mengingatkan, ada pagu hibah segini banyak harus jelas siapa yang menerima, buat apa, siapa pelaksananya. Jangan kayak kemarin-kemarin. Jadi, kita akan laksanakan amanah itu," kata Blucer.

Blucer mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mengawasi anggaran dengan sistem e-budgeting. Ia berharap sistem e-budgeting dapat membatasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan tidak jelas. Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI dalam mengadakan barang dan jasa melalui e-procurement dan e-catalog.

"Ini kalau sudah model e-budgeting, e-procurement, dan e-catalog, sudah otomatis. Secara sistem, masyarakat akan percaya Pemprov DKI serius soal anggaran yang transparan dan akuntabel," kata Blucer.

BPKP pernah menemukan adanya penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial dan hibah di APBD DKI 2012. Saat itu, BPKP merilis ada anggaran sebesar Rp 8,32 miliar untuk bantuan sosial dan hibah dengan 191 penerima baru. Padahal dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima itu tidak ada.