Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pusat Desak Jokowi Relokasi Warga Bantaran Sungai

Kompas.com - 29/01/2014, 08:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat mendesak Gubernur Jakarta Joko Widodo segera merelokasi ribuan warga yang tinggal di bantaran sungai. Jika warga tak segera direlokasi, proyek normalisasi sungai yang telah di-groundbreaking medio Desember 2013 lalu, dipastikan tidak berjalan secara optimal.

Kepala Badan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), T. Iskandar mengungkapkan, di Sungai Ciliwung misalnya, lantaran warganya belum direlokasi, normalisasi baru dilaksanakan sepanjang 150 hingga 200 meter aliran yang bebas dari perumahan warga.

"Kita sudah groundbreaking (normalisasi) 23 Desember yang lalu. Tapi masih banyak warga di bantarannya. Kita minta secepatnya direlokasi," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Iskandar mengatakan, di Sungai Ciliwung sendiri ada jalur sepanjang 19 kilometer yang akan dinormalisasi, yakni dari Tol TB. Simatupang, Jakarta Timur hingga Manggarai, Jakarta Selatan.

Namun sudah lebih dari satu bulan bekerja, pihaknya baru mengerjakan wilayah sungai yang pada sisi bantarannya tak diduduki oleh warga ilegal, yakni Sungai Ciliwung ruas Casablanka, Condet dan Manggarai.

Iskandar mengungkapkan, ruas Sungai Ciliwung yang mendesak untuk cepat dinormalisasi adalah Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur yang berseberangan dengan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Menurutnya keberadaan warga di sisi kiri serta kanan daerah aliran sungai memperburuk kondisi sungai sendiri.

Lebar aliran sungai yang seharusnya 50 meter, dipakai warga untuk tempat tinggal hingga menyisakan 20 hingga 30 meter. Lebar 15 meter ke kiri dan ke kanan sungai yang seharusnya dibangun jalan inspeksi pun berganti permukiman semi permanen warga. Namun, Iskandar mengakui, jalan inspeksi kiri dan kanan sungai Ciliwung itu hanya menggunakan lahan sepanjang 7,5 meter saja.

"Tapi saat ini kan musim hujan. Pekerjaan normalisasi dihentikan dulu sementara atas faktor keselamatan pekerja atau alat-alat berat yang kita gunakan. Yang penting sesuai target," lanjutnya.

Jokowi Mau Cepat, Tapi...

Gubernur Jakarta, Joko Widodo mengakui dirinya tidak mungkin merelokasi seluruh warga bantaran sungai pada tahun 2014 ini. Sebab, pada saat ini hanya ada tiga rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) yang tersedia. Yakni Cipinang Besar Selatan, Komarudin dan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur.

Adapun kapasitas tiga rusun itu hanya sekitar 250 hingga 300 kepala keluarga saja. Sementara, total jumlah warga yang akan direlokasi di Sungai Ciliwung, diperkirakan mencapai 7.000 KK.

Kendati demikian, Jokowi berupaya terus membangun rusunawa sebanyak-banyaknya untuk relokasi warga bantaran.

Catatan di Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah Jakarta, di tahun 2014 ini akan ada pembangunan rusunawa di lima lokasi yakni 1 tower di Semper, 2 tower di Rawa Buaya, 3 tower di Jatinegara Kaum (menambahkan rusunawa yang sudah ada), 3 tower d Cipinang Besar Selatan (menambahkan rusunawa yang sudah ada) dan yang terakhir 3 tower di Jalan Aipda KS Tubun.

"Sekarang kita sudah instruksikan Wali Kota (Jakarta Timur dan Jakarta Selatan) untuk didata, mana yang masuk rusun, mana yang diganti uang. Saya sih maunya cepat, tapi gimana," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com