Basuki: Warga Kampung Pulo Harus Mengalah kepada Kami

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta warga Kampung Pulo di bantaran Sungai Ciliwung untuk memberikan lahan tempat tinggal mereka. Basuki minta rumah-rumah warga dimundurkan 20 meter dari bibir sungai saat ini. Hal itu dilakukan sebagai langkah apabila para warga menolak direlokasi ke rumah susun.

"Warga Kampung Pulo harus mengalah untuk memberikan 20 meter lahan kepada kami (Pemprov DKI) agar tidak banjir lagi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Lahan selebar 20 meter itu akan dibuat sheet pile (dinding turap) penahan luapan air Sungai Ciliwung. Dengan demikian, ketika debit air meluap, banjir tidak merendam kawasan tersebut. Hal itu merupakan langkah jangka pendek sebelum Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Selain itu, Pemprov DKI juga akan meletakkan pompa air dan membersihkan sampah pada saluran-saluran air kecil, seperti got.

Basuki menyebutkan, pemasangan sheet pile di Sungai Ciliwung dikerjakan oleh Kementerian PU. Adapun Pemprov DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan.

Jika warga Kampung Pulo bersedia melakukan hal itu, maka kawasan itu diharapkan dapat menjadi daerah percontohan yang menggeser lahannya dari Sungai Ciliwung. Ia berani menjamin, melalui program itu, daerah tersebut tidak akan terendam banjir lagi. Jika rencana itu terealisasi dalam waktu dekat, maka hasilnya akan terlihat pada akhir tahun ini atau awal tahun 2015.

Menurut Basuki, jika program itu berhasil, maka warga di sekitar bantaran Sungai Ciliwung, seperti Bukit Duri dan Bidara China, juga akan mengikuti langkah tersebut. "Jadi, tolong dong mengalah buat kita. Kalau masih enggak mau juga, ya saya bilang, sampai kiamat juga Kampung Pulo bakal banjir," kata Basuki.

Untuk merealisasikan rencana itu, Basuki telah menginstruksikan kepada Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto untuk mendata warga Kampung Pulo. Ia tidak akan memberi tenggat waktu kepada warga untuk memberikan lahan mereka. Jika memberikan tenggat waktu, Basuki khawatir akan dituding sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM).

"Orang dari Informasi Geoparsial lebih gila lagi kasih saran ke saya, dia bilang Jakarta ditenggelamkan saja dan dibangun yang baru. Lah, saya bilang saja, minta orang kasih lahan 20 meter di atas tanah negara saja mereka (warga) enggak mau dan menuntut ganti kerahiman," kata Basuki.