Gagal Bertemu Jokowi, Sopir Angkot KWK Kecewa

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan antara pihak Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Dinas Perhubungan di Balaikota Jakarta, Selasa (11/2/2014), berlangsung alot. Awalnya rombongan sopir KWK yang mengeluhkan adanya bus kota terintegrasi bus transjakarta ingin bertemu langsung dengan Gubernur DKI Joko Widodo. Namun, Jokowi tidak di tempat.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan KWK mengajukan permasalahan dan dua tuntutan. Para sopir KWK menilai keberadaan BKTB merugikan sopir angkot yang beroperasi sepanjang jalur Pantai Indah Kapuk (PIK) menuju Kota. Hal itu terjadi karena BKTB menaikturunkan penumpang di sembarang tempat. Banyak juga penumpang angkot yang beralih menggunakan BKTB sehingga pendapatan sopir angkot menurun.

Sopir KWK meminta BKTB diberhentikan sementara dan meminta Dishub DKI membicarakan lebih lanjut masalah ini. Apabila BKTB tetap berjalan, sopir meminta angkot KWK dibeli oleh Pemprov DKI.

"Kalau menunggu untuk disampaikan kepada pimpinan mengenai masalah ini tidak apa-apa, kami dukung. Tapi BKTB tetap akan kami stop operasi," kata Farid, perwakilan angkot KWK U-11 dengan trayek Muara Baru-Muara Angke, Selasa.

Perwakilan angkot KWK B-01, Ajay, sangat keberatan dengan hadirnya BKTB. Menurut dia, target awal BKTB untuk masyarakat menengah ke atas di PIK tidak berhasil. "Mereka, kan, orang kaya, tetap naik mobil, mau ada BKTB atau enggak. Sekarang masalahnya penumpang kami yang jadi pindah ke BKTB," kata Ajay.

Dalam pertemuan itu, Kepala Seksi Angkutan Orang dan Trayek Dishub DKI Baihaqi menegaskan bahwa BKTB tidak akan merugikan operator kendaraan umum karena berbeda pasar. Khusus untuk BKTB, harganya dipatok Rp 6.000, bahkan lebih mahal dari tarif kopaja AC yang hanya Rp 5.000. Selain itu, berkaitan dengan keluhan BKTB yang menaikturunkan penumpang sembarangan, Baihaqi menyebutkan akan dengan terbuka menerima komplain dari sopir angkot apabila terjadi hal demikian di kemudian hari.

"BKTB tidak boleh menyisir. Kita akan membuat halte seperti feeder secara bertahap. Sekarang baru ada papan pemberhentian saja," ujar Baihaqi.

Seusai pertemuan di Balaikota, rombongan KWK akan menggelar aksi menahan BKTB yang melewati daerah sepanjang Monas sampai PIK hingga tuntutan mereka dipenuhi.