Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Kasus Bus Berkarat, Basuki Andalkan Tim Ahli

Kompas.com - 17/02/2014, 10:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginventarisasi kerusakan pada bus-bus baru.

Basuki mengaku akan mengandalkan tim ahli yang digandeng Inspektorat untuk membuktikan apa kerusakan itu akibat ketidaksesuaian spesifikasi bus atau tidak.

Dalam isi kontrak kerja antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan pemenang tender, disebutkan bahwa bus-bus yang didatangkan bertaraf internasional. Yang mesti dibuktikan oleh tim ahli ialah apakah bus baru yang diketahui dari China dengan lisensi Australia termasuk dalam taraf internasional atau tidak.

"Ini mesti pembuktian ahlinya. Mesti ada perdebatan di sana," ujar Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014) pagi.

Jika tim ahli menyimpulkan bus baru itu bertaraf internasional, Basuki mengaku tidak bakal menyerah. Basuki akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proses tender bus itu.

Adapun temuan kerusakan itu bakal menjadi bekal untuk laporan ke aparat penegak hukum, bisa di kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nanti penegak hukum bisa tafsir kasus itu bermacam-macam. Ini kita lakukan supaya ada efek jera," kata Basuki.

Basuki mengaku kasus bus berkarat telah menghambat program pengadaan bus tahun 2014. Namun, Basuki mengaku tidak ada masalah.

Menurut Basuki, lebih baik telat sedikit, tetapi bus yang didatangkan berkualitas baik daripada terburu-buru. Namun, yang terjadi malah tidak sesuai harapan.

Basuki menyatakan, Pemprov DKI Jakarta bakal merampungkan electronic catalog dan electronic purchasing demi pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu, dia dapat leluasa secara terbuka menentukan spesifikasi apa yang dikehendaki.

"Kita juga bisa masukkan, oh perusahaan ini. Busnya sudah dipakai di beberapa negara. Kita terus bisa masukin," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, 5 dari 90 bus transjakarta dan 10 dari 18 BKTB—semuanya bus baru—mengalami kerusakan pada komponennya. Banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tampak tidak dibaut.

Bahkan, ada bus yang tidak dilengkapi dengan fanbelt. Kondisi itu memicu tidak beroperasinya sejumlah unit bus seusai diluncurkan Jokowi, beberapa waktu lalu. Banyak mesin bus yang cepat panas, mesin sulit dinyalakan, proses kelistrikan sulit karena korosi di kepala aki.

Setelah diusut, rupanya ditemukan juga kejanggalan dalam proses pengadaan bus. Pihak yang mendatangkan bus, yakni PT San Abadi, bukan pemenang tender. Terungkap bahwa PT San Abadi merupakan subkontrak PT Saptaguna Dayaprima, satu dari lima pemenang tender.

Hal ini dipertanyakan mengingat situasi demikian memungkinkan adanya mark up anggaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com