Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negosiasi Jokowi dengan PT Jakarta Monorel

Kompas.com - 26/02/2014, 07:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bernegosiasi dengan PT Jakarta Monorel (JM) terkait beberapa poin kerja sama. Pemprov DKI Jakarta tidak mau merugi karena perjanjian kerja sama (PKS) yang salah, seperti pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, ada tiga hal yang masih dalam perundingan antara pihaknya dan PT JM, pemegang izin pembangunan monorel di Jakarta. Pertama, soal jaminan bahwa pemerintah akan memberikan dana segar jika nantinya pendapatan moda transportasi itu tak mampu menutupi biaya operasional alias merugi.

"Dalam PKS yang lama disebut bahwa jika jumlah penumpang kurang dari 160.000 per hari, kita (Pemprov DKI) harus beri subsidi. Nah, itu yang kita sekarang enggak mau," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/2/2014) sore.

Kedua, soal penguasaan properti di sepanjang proyek monorel oleh PT JM. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut ingin agar ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipakai PT JM untuk menambah pendapatan dan mana yang tidak. Jangan sampai, lanjut Jokowi, Pemprov DKI abai terhadap hal ini.

Ketiga, lebih spesifik, yakni soal pemasangan iklan di sepanjang jalur monorel. Jokowi juga ingin ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipasang iklan dan mana yang tidak. Hal tersebut juga penting mengingat pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta dari iklan, reklame, dan lainnya, cukup signifikan.

"Negosiasi ini enggak ada tenggat waktunya sih, tapi itu akan kita kejar terus supaya cepat rampung. Secepatnyalah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, PKS antara Pemprov DKI dan PT JM diketahui habis masa waktunya pada awal 2014 ini. Terdapat beberapa poin dalam PKS yang Pemprov DKI ingin ubah. Negosiasi tersebut tak lebih hanya untuk memastikan bahwa Pemprov DKI tak merugi karena proyek monorel tersebut.

Monorel di Jakarta atau yang resmi bernama Jakarta Eco Transport (JET) terdiri dari dua rute, yakni greenline dan blueline. Rute greenline memiliki panjang 11,5 kilometer dari Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Senayan-Jalan Asia Afrika-Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-Kuningan. Sedangkan blueline memiliki panjang 9,7 kilometer yang bakal membentang dari Kampung Melayu-Tebet-Kuningan-Kasablanka-Tanah Abang Roxy-Mal Taman Anggrek dengan penambahan jalur ke wilayah Jakarta Timur, yakni dari Pondok Kelapa-Sentral Timur dan Jakarta Barat, yakni ke Puri Indah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com