Basuki: Jakarta Tetap Cerah walau Tanpa Monorel

Hal itu disampaikannya menanggapi kemungkinan gagalnya PT Jakarta Monorail (JM) dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja sama (PKS) yang akan jatuh tempo pada akhir Maret 2014.

"Kalau dilihat dari pola transportasi makro yang susah dirancang, harusnya Jakarta sudah lebih enak kalau ada dua jalur lingkar kereta api, MRT sudah jadi, ditambah dengan adanya bus rapid transit busway," kata dia di Balaikota Jakarta, Selasa (18/3/2014).

"Nah, ke depannya lebih menguntungkan mengembangkan MRT apa monorel? Kalau hitungannya jumlah penumpang, lebih cocok MRT karena keduanya kan jalurnya sama," katanya lagi.

PT JM sendiri, kata Basuki, masih berupaya menyelesaikan syarat-syarat PKS. Dalam salah satu syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT JM diminta bersedia untuk tidak meminta subsidi bila gagal mencapai target penumpang.

"Mereka yakin bisa menutup itu (kemungkinan kerugian) karena yakin bisa memanfaatkan 200.000 meter persegi properti yang mereka miliki," ujar Basuki.

"Tapi, siapa yang bisa menebak harga properti dalam lima tahun ke depan. Kita mesti undang ahli properti," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Syarat-syarat PKS yang diminta oleh Pemprov DKI kepada PT JM mencakup aspek keuangan, kajian teknis, aspek legal, dan pelunasan pembayaran tiang oleh PT JM kepada kontraktor sebelumnya, PT Adhi Karya.

Proyek pembangunan monorel Jakarta dimulai pada 2004. Namun, pada 2007, pembangunannya terhenti. Pada 2012, PT Adhi Karya memutuskan untuk tidak lagi menangani proyek tersebut. Proyek pun dilanjutkan oleh Ortus Holding.

Saat ini, Ortus dan PT Adhi Karya sedang terlibat dalam konflik mengenai harga tiang. PT Adhi Karya mengklaim ada sekitar Rp 193 miliar yang harus dilunaskan oleh PT JM. Namun, Ortus menuding bahwa PT Adhi Karya telah melakukan penggelembungan harga tiang. Mereka mengklaim, harga tiang yang seharusnya mereka bayarkan hanya sekitar Rp 130 miliar.