Dana Perbaikan Jalan dari APBD DKI Disalurkan lewat Rekening Pribadi PNS

JAKARTA, KOMPAS.com -- Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta menyalurkan dana perbaikan jalan dari APBD 2013 DKI melalui rekening pribadi pegawainya di tingkat kecamatan. Bagaimana bisa?

"Di (Kasie PU bidang jalan) kecamatan tidak ada bendahara," ujar Kepala Dinas PU DKI Manggas Rudy Siahaan, Rabu (14/5/2014). "Jadi, salah satu dari mereka (pegawai negeri sipil di kecamatan) buat rekening atas nama sendiri untuk kami salurkan APBD."

Menurut Rudi, inisiatif penggunaan rekening pribadi tersebut berasal dari Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam penjelasan kepada Dinas PU DKI, kebijakan itu diambil dengan pertimbangan transaksi APBD DKI di atas nominal Rp 100 juta tak bisa dibayarkan tunai.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan, ketika itu 44 kecamatan di DKI Jakarta mendapatkan alokasi dana perbaikan jalan dengan total anggaran sebesar Rp 39 miliar. Setiap kecamatan tersebut mendapatkan anggaran antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.

Camat Menteng, Jakarta Pusat, Bondandiah mengaku tak punya kewenangan soal penyaluran dana perbaikan jalan ini. Menurut dia, anggaran tersebut bersifat langsung dari Dinas PU ke Kasie PU Bidang Jalan di kecamatan. "Kami hanya koordinasi," ujar dia.

Ketua Forum Warga Jakarta Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan kebijakan itu. "Apa dasar hukum dana APBD disalurkan melalui nomor rekening pribadi?" tanya dia. Pertanyaan berikutnya, sebut dia, adalah ada atau tidaknya jaminan dana yang disalurkan lewat rekening pribadi tak disalahgunakan.

"Ini sangat berbahaya. Sangat rentan korupsi," ujar Tigor. Dia berharap, kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti, baik oleh inspektorat maupun gubernur dan wakil gubernur DKI.

Ketika dikonfirmasi tentang hal ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku malah belum tahu soal kebijakan tersebut. "Nanti saya tindak lanjuti. Mungkin kami panggil (Dinas PU)," ujar Jokowi.