Ahok Larang Investasi Rusun

"Yang jadi masalah kan di rusun itu banyak orang investasi dan nyewain. Kalau disuruh pindah KTP, dia alasannya kan ini tinggalnya cuma buat sementara. Kalau sementara ya jangan tinggal di rusun dong, kan Perda mewajibkan yang tinggal di rusun adalah warga DKI," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Karena itu, Basuki menegaskan bahwa ia akan memaksa agar seluruh penghuni rusunawa untuk segera membereskan KTP barunya sesuai dengan alamat rusunawa yang ia tempati. Ia pun mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar mempermudah proses tersebut.

Basuki menyatakan tidak akan segan-segan mengusir para penghuni rusunawa yang tidak mau mentaati peraturan.

"Pokoknya Juni harus beres. Yang tinggal di rusun harus KTP Jakarta semua. Kalau dari rusun mau pindah ke luar, saya persulit. Saya mesti tanya dulu apakah mereka sudah punya rumah apa belum. Kalau sudah punya, berarti dia tidak bisa dapat rusun lagi," jelas pria yang akrab disapa Ahok itu.

Rusunawa milik Pemprov DKI ditujukan untuk warga-warga korban penggusuran yang sebelumnya tinggal di bantaran Kali dan bantaran Waduk. Beberapa rusunawa milik Pemprov DKI yang saat ini telah difungsikan adalah Rusun Marunda dan Rusun Muara Baru (Jakarta Utara), serta Rusun Komaruddin dan Rusun Pinus Elok (Jakarta Timur).