Belum Bisa Pecat Kepala Inspektorat DKI, Ahok Elus-elus Dada

Dia bingung karena inspektorat kerap "kebobolan" banyaknya permasalahan keuangan di DKI. Seharusnya, lanjut Ahok, inspektorat berperan sebagai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemprov DKI.

"Inspektorat ini bermasalah, mafia semua. Masak mereka enggak tahu banyak kejadian begini. Makanya (Kepala) Inspektorat juga mesti diganti," kata Basuki dengan nada suaranya yang meninggi saat berbincang santai dengan wartawan, di Balaikota Jakarta, Jumat (25/7/2014) malam.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku, belum dapat memecat Franky. Pasalnya, dia belum memiliki wewenang untuk memecat Franky.

"Jadi ya sudah sabar.. sabar... Kalau Pak Jokowi memang lebih tenang, meredam pakai air dingin," lanjut dia seraya mengelus-elus dadanya.

Menurut Basuki, Inspektorat DKI seharusnya dapat mengetahui adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Angke. Namun, indikasi korupsi Dinas Perhubungan DKI itu justru diungkap KPK.

Tak hanya itu, dia juga menilai Inspektorat DKI kerap "bermain mata" dengan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Hal ini dapat terlihat pada pembeludakan jumlah pekerja harian lepas (PHL) di Dinas Kebersihan. Sedianya, DKI hanya membayar 3000 PHL, kemudian meningkat menjadi 10.721 pegawai.

Atas temuan BPK terkait Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun 2013, Basuki juga menyalahkan kinerja Inspektorat DKI. Pemprov DKI hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini ini menurun, sejak dua tahun lalu, laporan keuangan DKI mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)-dengan paragraf penjelas. Temuan BPK itu menunjukkan ada 86 proyek yang berpotensi kerugian daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.