Ahok: Dari Dulu Pak Jokowi Beri Kepercayaan Besar kepada Saya

"Dari dulu, Pak Jokowi sudah memberikan saya kepercayaan besar. Dari dulu juga begitu, sejak dia belum terpikir menjadi presiden," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (11/8/2014) malam.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, ia telah terbiasa memimpin Ibu Kota tanpa didampingi Jokowi. Ketika Jokowi sibuk berkampanye keliling Indonesia untuk pileg maupun pilpres, Ahok selalu berkomunikasi dengannya untuk persetujuan sebuah kebijakan.

Salah satu kebijakan yang dia komunikasikan dengan Jokowi adalah pemecatan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI, yakni pegawai Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Angke hingga empat pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.

"Saya kalau pecat pegawai itu semua atas izin Pak Jokowi. Kalau enggak, aku mana berani. Kalau Pak Jokowi belum mundur (jadi Gubernur), harus melalui persetujuan beliau dulu," kata Basuki merendah.

Kepada para pegawai Balai PKB Kedaung Angke, Basuki masih memberi dua opsi, yakni mengundurkan diri serta mendapat pensiun atau tetap bekerja tetapi bakal diseret ke ranah hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, untuk empat PNS Dinas Perumahan DKI, Basuki telah memutuskan untuk memecat mereka. Sebab, mereka telah terbukti terlibat dalam penyalahgunaan anggaran rusunawa.

Tindakan tegas itu sebagai efek jera kepada PNS DKI untuk tidak lagi "bermain-main" dalam APBD. Sebaliknya, jika para PNS itu bekerja dengan baik, DKI bakal mengganjar mereka dengan tambahan tunjangan kinerja.

"Sekali lagi, bukan saya yang pecat mereka. Saya ini cuma menandatangani dan disposisi meneruskan keputusan itu ke Pak Jokowi," kata Ahok.

Ahok mengakui, ia tidak memiliki kepentingan terselubung dengan kerja samanya yang baik bersama Jokowi. Ahok tidak memungkiri dengan posisinya sebagai presiden terpilih banyak pihak yang berlomba-lomba mendekati Jokowi dengan harapan mendapat posisi tertentu.

Mantan anggota Komisi II DPR itu menjamin, ia bukan salah satu pihak yang "kebelet" menjadi menteri di kabinet Jokowi.

"Dari dulu rapat apa pun, saya sudah kayak jadi gubernur, putuskan semuanya. Mana ada rapat yang saya menunggu Pak Jokowi dulu, putuskan saja semuanya karena Pak Jokowi sudah yakin semua yang saya putuskan pasti sejalan sama pemikiran beliau, kecuali kalau Pak Jokowi khawatir saya punya kepentingan pribadi sama dia, kalau ini kan berarti enggak," ujar Basuki.

Sekadar informasi, jika Jokowi menjadi presiden, Basuki yang akan menggantikannya menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal ini berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Di dalam UU itu disebutkan, jika kepala daerah terpilih menjadi pejabat lain, jabatan kepala daerah otomatis digantikan wakil kepala daerah.