Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Tiap Hari Kerjaan Guru Hanya Fotokopi Sertifikat

Kompas.com - 13/08/2014, 20:36 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta presiden terpilih Joko Widodo untuk mencabut tunjangan sertifikasi guru. Adanya tunjangan itu, kata dia, membuat guru tak lagi fokus mengerjakan tugasnya, sebagai seorang pendidik dan pengajar.

"Tiap hari, guru kerjaannya fotokopi sertifikat terus. Mereka mana fokus mengajar, kerjanya hanya memikirkan sertifikasi saja," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Ia meminta Jokowi untuk mengganti sertifikasi guru dengan tunjangan lainnya, misalnya tunjangan profesi. Di DKI, Dinas Pendidikan DKI telah memulai memotong tunjangan sertifikasi guru.

Setiap bulan, kata dia, guru-guru di Jakarta berlomba-lomba untuk mendapatkan uang sertifikasi. Seharusnya, mereka hanya mendapat tunjangan profesi yang didapatkan setiap lima tahun sekali.

"Guru-guru itu dites setiap lima tahun dan mereka masih punya hati untuk jadi guru enggak? Uangnya kami kasih sebagai tunjangan profesi dan perlu dilaporkan ke presiden terpilih," kata Basuki.

Lebih lanjut, ia mengimbau Jokowi untuk segera melaksanakan rencana ini, setelah dilantik menjadi Presiden. Hal ini untuk mewujudkan Jakarta sebagai role model bagi daerah lainnya di Indonesia.

Salah satunya mengenai pengkajian pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk pegawai negeri sipil (PNS). Model lain yang akan menjadi contoh adalah tentang jenjang karier. Menurut Basuki, Jokowi menilai kenaikan pangkat PNS berdasarkan kinerja bukan subjektifitas pimpinan atau faktor like or dislike.

Jika ada pejabat DKI yang berani "bermain-main" dengan anggaran, maka ia tak segan langsung memecatnya. "Kami akan stafkan dia dan memindahkan dari dinas yang bersangkutan. Ini demi kebaikan semuanya, mana ada harimau memakan anaknya sendiri," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Sementara itu, Jokowi saat menjadi Calon Presiden 2014, berjanji tak bakal menghapus tunjangan sertifikasi guru. Ia justru berjanji menambahkan nilai tunjangan sertifikasi guru.

Tanggapan tersebut muncul karena banyaknya kampanye hitam yang ditujukan padanya terkait isu penghapusan sertifikasi guru jika terpilih jadi presiden. "Itu logikanya tidak masuk, kok dihapus? Yang mungkin itu ditambah," ujar Jokowi, di Tasikmalaya, Kamis (12/6/2014) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com