Juru Parkir Flyover Cakung Mengaku Setor Uang ke Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Mastur (26) seorang juru parkir dan penitipan sepeda motor liar di bawah jembatan (flyover) Cakung, Jakarta Timur mengaku menyetorkan sejumlah uang kepada oknum agar melanggengkan usahanya. Lahan yang dipakai untuk parkir liar itu milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami sih bayar tempat di sini sama Pemda. Ada bayarnya tiap bulan ada tiap tahun juga. Sudah lama sih, hampir dua tahun-an lah," ujar Mastur saat ditemui Kompas.com sambil merapikan jejeran sepeda motor, Kamis (14/8/2014).

Saat ditanya lebih rinci, mengenai oknum Pemda yang di maksud, kemudian mekanisme pembayaran, serta jumlah setorannya, Mastur menolak secara halus.

"Iya begitu deh, sudah ya," kata Mastur dengan wajah cemas. Ia mengatakan, waktu operasional setiap hari di lokasi tersebut dari pukul 06.30 sampai dengan 23.00 WIB.

Di atas lahan seluas lebih kurang 20x10 meter itu, terdapat sepeda motor yang berada dalam pengawasannya lebih dari 80 buah. Untuk tarif sewa per hari dipatok sebesar Rp 4.000, apabila sepeda motor diinapkan, pelanggan harus membayar hampir empat kali lipat, atau Rp 15.000.

Adapun lokasi flyover tersebut berdekatan dengan Stasiun Cakung, sehingga strategis bagi masyarakat yang berniat untuk menitipkan sepeda motornya di bawah flyover tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nandar Sunandar mengatakan bahwa parkir liar hingga menyetorkan sejumlah uang kepada oknum Pemprov DKI Jakarta, bukan menjadi wewenangnya. Walaupun praktik tersebut dilakukan di atas lahan yang menjadi tanggung jawab dinasnya.

"Coba silakan tanyakan ke Dinas Perhubungan lah, karena itu kan mengenai juru parkir. Tapi kalau memang ada praktik seperti itu di lahan Pemda, kami akan tertibkan secara bertahap dulu ya. Kemarin kan di wilayah Jakarta Timur sudah ditertibkan di bawah flyover Klender, nanti gilirannya kita ke Cakung. Cuma belum dapat informasi lagi dari Kasudinnya," kata Nandar.

Sementara, saat dihubungi melalui ponselnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar tidak menjawab.

Sebagai informasi, sesuai instruksi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, seluruh area flyover di Jakarta harus bebas dari praktik yang tidak semestinya, seperti pedagang kaki lima (PKL), tempat jasa parkir, penitipan kendaraan, dan sejenisnya.

Untuk penggunaan area tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan alihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.