Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa Prabowo Unjuk Rasa Rutin, Apa Tanggapan Pegawai Kantoran di Sekitar MK

Kompas.com - 19/08/2014, 18:59 WIB
Adysta Pravitra Restu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan aksi rutin selama sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi berlangsung.

Mereka berunjuk rasa hampir setiap hari sejak sidang pertama digelar pada Rabu (6/8/2014) lalu, hingga hari ini, Selasa (19/8/2014). Massa kerap membuat kemacetan dan menutupi Jalan Medan Merdeka Barat sehingga sempat ada pengalihan arus melalui Jalan Abdul Muis dan menimbulkan kepadatan di jalan itu.

Lalu, apa tanggapan pegawai yang berkantor di sekitar MK dengan adanya aksi itu? Seorang pegawai kantor Kementerian Perhubungan, Irawan menganggap aksi selama ini masih terbilang aman sehingga dia tidak merasa takut kerusuhan bisa timbul sewaktu-waktu.

"Sekarang sih masih aman ya. Nanti kalau pas putusan itu saya tidak tahu akan seperti apa. Semoga masih aman buat kami dan pengendara yang lewat," kata Irawan kepada Kompas.com, Selasa.

Dia juga mengaku tidak ada ketakutan atau kegelisahan adanya massa di sekitar kantornya. Namun, ia tetap mewaspadai kalau ada kerusuhan yang dapat terjadi kapan pun itu. Menurut dia, akibat massa yang berlimpah, kemacetan mulai timbul di Jalan Medan Merdeka Barat sekitar pukul 10.00 WIB. [Baca: Tuntut Prabowo Menang, Massa Pendukung Bakar Ban di Depan MK].

Kondisi itu, katanya, berlangsung sampai massa aksi membubarkan diri. "Kalau bisa damai saja. Jangan membuat kemacetan di jalan. Ini kan jalan umum. Ini juga akses jalan yang sering dilewati. Kan kasihan juga pengalihan lalu jadi menumpuk," kata dia.

Pegawai lain dari Wisma BSG di Jalan Abdul Muis, Sakti menyatakan adanya aksi tersebut meresahkan warga Jakarta yang melintas. Sebab, kemacetan parah menyebabkan pegawai lain yang akan kerja menjadi terlambat.

"Loh, kasihan kalau mereka terlambat. Kan biasanya mereka jalan jam segitu terus gara-gara macet jadi terlambat," kata Sakti.

Menurutnya, massa di sekitar MK akan terus membuat kemacetan hingga putusan diumumkan. Bahkan, katanya, tak menutup kemungkinan dapat terjadi kericuhan dengan banyaknya pendukung yang turun ke jalan.

Senada dengan Sakti, Dita juga menyatakan potensi kerusuhan bisa terjadi dengan aksi turun ke jalan sepanjang hari. Dita pun mengaku akan kesulitan kembali ke rumah apabila itu terjadi. "Kalau rusuh bagaimana ya? Saya pulangnya susah dong?" ucap Dita.

Jika melihat personel kepolisian yang diterjunkan cukup banyak, Dita memilih tidak akan masuk kerja pada hari putusan berlangsung. Menurutnya, daripada meresahkan diri sendiri akan adanya kericuhan, ia lebih memilih meliburkan diri satu hari dari kantornya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com