Mengeluh Pungutan di Sekolahnya, Siswi Ini Tak Ditanggapi oleh Nur Mahmudi

"Setahu saya di SMKN 1 Depok sudah gratis, makanya saya dan teman-teman protes. Karena kami SMKN, udah enggak ada uang-uang pungutan per bulan itu. Tetapi, itulah yang kami bingungkan kenapa pungutan itu masih ada," kata siswi itu kepada Kompas.com, Senin (15/9/2014) malam.

Dia juga mempertanyakan dana Bantuan Operasional Sekolah yang seharusnya diterima sekolahnya. Kata dia, pihak sekolah mengatakan, sumbangan tersebut diperuntukkan biaya uji kompetensi dan pembelian alat-alat praktik.

"Dulu pas kelas II kan ada PKL, kami juga disuruh bayar Rp 400.000. Itu kan bukan jumlah yang sedikit buat kami. Kata mereka (sekolah), itu untuk beli sertifikat, oleh-oleh perusahaan, dan lainnya."

Dalam setiap pengambilan keputusan tersebut, lanjut dia, komite sekolah tidak pernah melibatkan para orangtua murid. "Jika ada keputusan naik atau rapat kayak begitu, orangtua enggak pernah dilibatkan," katanya.

Ketika masuk kelas I, sumbangan per bulan yang harus dibayar adalah Rp 100.000. Besaran tersebut naik Rp 50.000 ketika menginjak kelas III. Bahkan dia membayar sebesar Rp 1 juta ketika baru masuk sekolah.

"Enggak ada perincian uang sejuta itu untuk apa. Sekolah cuma kasih baju almamater, batik, dan olahraga," katanya.

Selama ini, dia dan murid lainnya sudah sering menanyakan kepada sekolah, tetapi jawaban yang mereka terima belum memuaskan. Dia kehabisan akal hingga akhirnya mencoba mengadukan masalah ini kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail melalui Twitter.

Ia me-mention akun Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail @Nurmahmudi. "Saya sebagai murid tak tahu harus mengadu ke mana. Tolong diberi solusi tentang pertanyaan saya tadi Pak @Nur_Mahmudi. Terima kasih," begitu salah satu kicauannya pada Senin (15/9/2014).

Sudah dua kali dia me-mention akun wali kotanya tersebut. Akan tetapi, belum ada jawaban hingga saat ini. Dia mengaku cukup sering me-mention akun Nur Mahmudi.

"Sebelum-sebelumnya aku juga pernah mention, tetapi bukan soal pendidikan, soal tata ruang dan dia balas," katanya.

Kompas.com mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila, tetapi tidak mendapat respons. Nur Mahmudi yang ditemui seusai kegiatan sosialisasi Pasar Cisalak pun enggan berkomentar. Dia hanya diam dan langsung menuju busnya.