Panti Sosial Ditolak Pemkab Tangerang, DKI Bangun Rusun PNS di Ciangir

"Kita lagi berpikir soal pembangunan rumah susun untuk PNS. Rusun PNS ini dibangun di lokasi yang ada jalur kereta apinya juga," kata Basuki, di Wisma Nusantara, Rabu (17/9/2014) malam.

Pembangunan rusun ini beralihfungsi dari rencana sebelumnya untuk pembangunan panti sosial. Pemprov DKI memiliki lahan seluas 100 hektar di Ciangir, yang dahulu hendak dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Namun, Basuki mengubah rencana peruntukkan menjadi pembangunan panti sosial di Ciangir. Sebab, biaya hidup lebih murah dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tak lagi kembali ke Jakarta. Namun, pembangunan panti sosial ini ditolak Bupati Tangerang Ahmed Zaki.

"Masuk akal juga (penolakannya), karena kalau bangun panti sosial, nilai tanahnya jadi turun. Masak bekas PSK ditaruh di Tangerang, nanti dia (Zaki) tersinggung. Ya sudah, bangun saja rumah pegawai atau rusun untuk pegawai," kata Basuki.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki membenarkan pernyataan Basuki. Ia menolak rencana pembangunan TPST maupun panti sosial di Ciangir, meski lahan itu merupakan asset Pemprov DKI. Zaki menganggap, peruntukan itu akan berdampak negatif pada kawasan tersebut.

Alasan lain, menurut dia, berdasarkan pembenahan infrastruktur yang ada, daerah tersebut bakal berkembang pesat. Oleh karena itu, ia menawarkan Pemprov DKI membangun rusun khusus PNS DKI. Beberapa keuntungan pun akan didapat di sana, seperti kemudahan akses transportasi. Di sana ada rel kereta yang menghubungkan Jakarta-Bintaro. Kemudian, ada pula akses jalan tol bagi pengguna kendaraan pribadi.

"Inilah gunanya komunikasi. Ternyata, pak Ahok (Basuki) bilang 'Oh benar juga jadikan saja perumahan bagi PNS DKI'. Yang paling penting sekarang komunikasi sudah terbuka," kata Zaki senang.