Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lurah yang Pernah Tolak Lelang Jabatan Jokowi Cuti Satu Bulan

Kompas.com - 19/09/2014, 13:09 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Lurah Tugu Utara, Mulyadi, mengajukan cuti selama satu bulan terhitung sejak Kamis (18/9/2014) kemarin. Namun, beredar kabar, dia diminta cuti karena laporan masyarakat yang menganggap kinerjanya kurang baik.

Berdasarkan surat cutinya, mantan Lurah Warakas yang pernah menolak mekanisme lelang jabatan ala Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu mengajukan permohonan cuti untuk urusan keluarga.

Adanya isu miring mengenai keputusan cuti sang lurah ditepis oleh Ketua RT 05 RW 10, Roto. Secara pribadi, dirinya menilai kinerja sang lurah baik. Sejak menjabat menjadi lurah di wilayah tersebut, Mulyadi dikenal dekat dengan masyarakat dan mau untuk turun langsung melakukan silaturahim.

"Saya kurang tahu ya. Soalnya masing-masing orang beda persepsi. Soal kinerja Pak Lurah bagus. Tapi ada yang bilang ada masalah pengerukan got di 18 RW. Jadi yang baru terlaksana itu di beberapa RW saja," kata Roto kepada Kompas.com, di rumahnya, Jumat (19/9/2014).

Menurut Roto, pengerjaan pengerukan saluran air di 18 RW tersebut, yang baru terlaksana misalnya di RW 10, 17, dan RW 01. Beberapa pengerjaan lainnya belum terselesaikan.

Wakil Lurah Tugu Utara yang kini menjadi Pelaksana Harian (Plh) Lurah Tugu Utara, Abdul Malik, mengaku tidak dapat memberikan komentarnya terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai kinerja Mulyadi.

"Mengenai katanya dari infomasi masyarakat juga tidak jelas. Yang tahu persis pak lurahnya sendiri," ujar Abdul.

Berdasarkan surat dengan Nomor 6357/-086.4, Mulyadi mengajukan cuti sampai dengan 29 Oktober 2014. Permohonan cuti ini ditandatangani oleh pejabat yang memberikan cuti, yakni Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono. Pejabat lain yang menandatangani yaitu Camat Koja Rahmat Efendi dan Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara, Mulyono Suyad.

Sementara Wali Kota Jakarta Utara belum dapat dihubungi Kompas.com terkait hal ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com