JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahun sudah Jakarta melangkah dalam alur konsep ”Jakarta Baru”. Sejumlah kebijakan mulai mengubah wajah Ibu Kota lebih cantik.
Ketika Joko Widodo mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, bukan berarti Jakarta berhenti berbenah. Di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, warga Jakarta menggantungkan harapan kuat untuk terus berubah menjadi lebih baik.
Litbang Kompas telah tiga kali memantau kinerja pemerintahan Jokowi-Basuki di DKI Jakarta melalui survei pendapat masyarakat. Penilaian 100 hari dan setahun setelah pelantikan yang lalu menggunakan survei tatap muka. Kedua survei ini menunjukkan apresiasi positif dari warga Ibu Kota terhadap gerakan pembenahan.
Survei terbaru dilakukan dengan jajak pendapat lewat telepon. Hasilnya, setelah dua tahun berjalan, kinerja pemerintahan Jakarta Baru dianggap semakin baik oleh sebagian besar warga Ibu Kota.
Masyarakat menyukai perubahan yang dilakukan, terutama di bidang kesehatan, birokrasi, dan pendidikan. Penilaian ini seiring dengan pernyataan 71,4 persen responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jakarta Baru.
Dibandingkan dengan lainnya, reaksi positif paling banyak diberikan untuk pembaruan di bidang kesehatan. Hampir 80 persen responden puas terhadap kebijakan kesehatan yang ada. Salah satunya, kemunculan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang kemudian melebur menjadi satu dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
Sebelum ada KJS, warga miskin harus melalui birokrasi panjang mendapatkan surat miskin untuk pengobatan gratis. Dengan KJS, warga bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas, dilanjutkan ke rumah sakit jika diperlukan.
Selain KJS, ada pula penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di pasar tradisional dan rumah susun serta pengembangan puskesmas rawat inap. Juga muncul kebijakan penambahan kapasitas tempat tidur kelas tiga pada rumah sakit umum daerah (RSUD) dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Sebanyak 76 persen responden mengaku puas dengan perbaikan birokrasi. Lelang jabatan lurah dan camat menjadi gebrakan yang patut diacungi jempol. Melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ala Jokowi-Basuki, didapatkan pegawai negeri sipil yang punya kompetensi dan profesionalisme untuk memimpin kelurahan atau kecamatan.
Perbaikan di sektor pendidikan juga dinilai memuaskan oleh 75 persen responden. Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi kebijakan yang menonjol. Keberadaan KJP membawa angin segar bagi pelajar miskin di Jakarta. Setiap bulan, siswa SD mendapat dana KJP Rp 1,08 juta, siswa SMP Rp 1,2 juta, dan siswa SMA Rp 1,4 juta. Sampai saat ini, sudah 576.000 KJP yang dibagikan kepada pelajar miskin berprestasi.
Keberadaan lelang jabatan kepala sekolah juga menjadi hal baru yang positif. Melalui program ini, profesionalitas tenaga pendidik diuji. Semua tenaga pendidik PNS di Jakarta yang berusia maksimal 54 tahun berhak mendaftar lelang.
Dengan lelang ini, kepala sekolah baru diharapkan lebih mementingkan manajemen kegiatan belajar-mengajar dibandingkan dengan mengurusi proyek. Bulan Maret, 180 kepala sekolah hasil lelang jabatan telah dilantik Gubernur Jokowi.
CATATAN:
Tulisan ini merupakan cuplikan dari tulisan utuh di Harian Kompas edisi Senin (20/10/2014) berjudul Optimisme ”Jakarta Baru” Berlanjut di Pemerintahan Basuki karya Puteri Rosalina dan Susanti Agustina S dari Litbang Kompas
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
