DPRD DKI Anggap Palyja sebagai Pihak Asing yang Menginjak-injak Warga Jakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Prasetyo berharap Pemprov DKI Jakarta bisa bergerak cepat untuk mengambil alih pengelolaan air dari perusahaan asal Perancis itu sebelum kontrak berakhir.

"Ambil alih apa pun caranya, harus diambil alih sebelum kontrak berakhir. Jangan dianggap sepele. Ini asing sudah seenaknya menikmati keuntungan. Pelayanannya juga buruk. Kita tidak boleh kalah dan dinjak-injak asing," kata Pras, di Gedung DPRD DKI, Selasa (4/11/2014).

Pras khawatir, selama kontrak berjalan, maka kerugian yang dialami Pemprov DKI Jakarta akan terus berlanjut. Ia menengarai jumlah kerugian tersebut mencapai triliunan rupiah.

"Saya sering mendapat laporan warga, air Palyja itu kotor dan bau. Kondisi air yang seperti itu membuktikan kualitas pelayanan kerjanya buruk dan tidak layak dipertahankan. Pemerintah tidak boleh menyediakan air kepada warganya dengan kondisi tidak layak. Apalagi ini DKI, ini Ibu Kota," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama berujar bahwa Palyja telah mengambil keuntungan besar dari DKI Jakarta dalam jumlah luar biasa.

"Sudah banyak duit DKI yang mereka (Palyja) ambil, makanya kita akan beli. Kita masih tunggu selesainya gugatan LBH," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Saham kepemilikan Palyja kini masih dipegang oleh Suez International sebesar 51 persen dan Astratel sebesar 49 persen. Pemprov DKI berencana ingin mengambil alih saham Suez International melalui PT Pembangunan Jaya dan saham milik Asratel melalui PT Jakarta Propertindo.