BEM UI Tolak Kenaikan BBM dengan 3 Pertimbangan

Salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mahasiswa. Ketua BEM UI, M Ivan Riansa menyatakan, pihaknya menolak kenaikan harga BBM dengan berbagai pertimbangannya.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi kembali bergulir tahun ini. Pemerintah dengan dalih menyelamatkan APBN dari defisit dan krisis, sehingga subsidi BBM harus dikurangi dengan menaikkan harganya," kata Ivan melalui keterangannya kepada Kompas.com, Selasa (18/11/2014).

Menanggapi kenaikan harga BBM, penolakan yang dilakukan ini tak serta merta tanpa pertimbangan. Ia mengungkapkan, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan atas kenaikan BBM itu.

Pertama, kata dia, dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan harga BBM itu akan berdampak pada kenaikan barang-barang lain terutama di bidang pangan.

"Asumsi subsidi yang salah sasaran, meskipun kenyataan rakyat menengah ke bawah tidak merasakan subsidi, tetapi merekalah yang secara langsung merasakan beban ketika subsidi berkurang," tutur dia.

Ia melanjutkan, pertimbangan kedua terletak pada permasalahan BBM yang perlu dilihat dalam lingkup besar dari segi tata kelola migas itu sendiri. Saat ini, tambah dia, krisis minyak belum diikuti upaya untuk diversifikasi energi.

Menurut dia, pemerintah juga belum secara serius memberantas mafia migas dan belum mampu menguasai blok-blok sumber migas yang saat ini masih dikuasai perusahaan asing. UU Migas yang diharapkan bisa memayungi kepentingan itu pun nyatanya masih terhambat.

"Sehingga, negara sendiri masih lemah dalam hal penguasaan sumber daya alamnya sendiri, padahal hal ini menjadi amanat konstitusi," ujar dia.

Menurutnya, pertimbangan ketiga ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan melihat solusi jangka pendek, menengah dan panjang untuk menaikkan harga BBM.

Dia menambahkan, solusi jangka pendek dengan hanya memperbolehkan pemakaian BBM bersubsidi untuk kendaraan umum dan motor. Sedangkan, kendaraan lain diharuskan menggunakan BBM yang bernilai oktan lebih besar dari premium.

Untuk solusi jangka menengah dan panjang dalam menyelamatkan APBN adalah mengurangi belanja kementerian atau lembaga yang tidak efektif, yakni dengan menaikkan pajak dan memberantas korupsi secara signifikan.