Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Salahnya di Mana jika Pemda Gelar Rapat di Hotel?"

Kompas.com - 02/12/2014, 11:04 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Luar Negeri, Jon Masli, mengatakan, anggota PHRI merasa terpukul dengan adanya wacana pelarangan rapat di hotel oleh SKPD. Terutama, pada hotel kelas melati, hotel bintang 1, dan hotel bintang 2.

"Dampaknya cukup besar ya, apalagi kepada hotel bintang 1 atau bintang 2 dan hotel-hotel melati. Mereka yang paling terpukul," ujar Jon Masli kepada Kompas.com, Selasa (2/12/2014).

Jon mengatakan, selama ini, Pemerintah Daerah maupun SKPD, menggelar rapat di hotel karena tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menggelar rapat di kantornya. Mereka juga pasti membutuhkan katering.

Melakukan rapat di hotel, kata Jon, merupakan langkah yang efisien bagi Pemda atau SKPD. Apalagi, Jon mengatakan, rapat-rapat itu biasa digelar di hotel bintang 1 dan bintang 2. Bukan di hotel-hotel bintang 5. Walau, memang ada beberapa rapat pemerintahan yang digelar di hotel bintang 5.

Jika di hotel bintang 1 atau 2, biasanya, Pemda atau SKPD tidak perlu membayar ruangan yang akan digunakan di hotel. Hanya saja, biaya kateringnya lebih mahal. Mereka hanya perlu membayar uang katering agar bisa menggelar rapat di hotel bintang 1 dan 2.

Jon mengatakan, cara ini sangat efisien, dan bukan bentuk pemborosan. Apalagi, rapat hanya dilakukan sekitar satu tahun sekali atau tiap 6 bulan.

"Salahnya di mana jika orang pemda itu menggelar rapat di hotel. Salahnya di mana? Kan cuma setahun sekali atau 6 bulan sekali," ujar Jon.

Rapat-rapat ini, kata Jon, sudah merupakan pemasukan besar bagi hotel. Dampak yang akan terjadi jika larangan ini berlaku adalah penurunan omset hingga 30 persen per tahun.

"Bayangkan, luar biasa sekali omset yang turun," ujar Jon.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan adanya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Menurut Ahok, lebih baik anggaran masuk ke dalam silpa ketimbang harus digunakan untuk hal hal yang tidak penting.

Ahok lalu menceritakan kultur kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa lalu. Ahok berujar, dahulu banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyewa hotel- hotel mewah demi menghindari silpa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imam Budi Hartono Besuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Berdoa dan Beri Santunan

Imam Budi Hartono Besuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Berdoa dan Beri Santunan

Megapolitan
Tangkap Paman dan Kakek, Kini Polisi Periksa Nenek Berkait Pencabulan 2 Cucunya di Depok

Tangkap Paman dan Kakek, Kini Polisi Periksa Nenek Berkait Pencabulan 2 Cucunya di Depok

Megapolitan
Kakak Korban Kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok: Terima Kasih kepada Pihak yang Bantu Pengobatan Suci

Kakak Korban Kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok: Terima Kasih kepada Pihak yang Bantu Pengobatan Suci

Megapolitan
Bocah 6 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Rusunawa di Cakung

Bocah 6 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Rusunawa di Cakung

Megapolitan
Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Masih Terbaring di RS UI, Kondisi Sempat Turun Drastis

Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Masih Terbaring di RS UI, Kondisi Sempat Turun Drastis

Megapolitan
Ban Pecah, Mobil Muatan Sembako Kecelakaan di Tol Cijago

Ban Pecah, Mobil Muatan Sembako Kecelakaan di Tol Cijago

Megapolitan
6 Pemuda Ditangkap Saat Hendak Tawuran di Bogor, Polisi Sita Golok dan Celurit

6 Pemuda Ditangkap Saat Hendak Tawuran di Bogor, Polisi Sita Golok dan Celurit

Megapolitan
Dishub Jakpus Dalami Kasus 2 Bus Wisata Diketok Tarif Parkir Rp 300.000 di Istiqlal

Dishub Jakpus Dalami Kasus 2 Bus Wisata Diketok Tarif Parkir Rp 300.000 di Istiqlal

Megapolitan
Dishub Klaim Langsung Lerai dan Usir Jukir Liar yang Palak Rombongan Bus Wisata di Masjid Istiqlal

Dishub Klaim Langsung Lerai dan Usir Jukir Liar yang Palak Rombongan Bus Wisata di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Pemuda yang Sekap dan Aniaya Kekasihnya di Pondok Aren Positif Sabu

Pemuda yang Sekap dan Aniaya Kekasihnya di Pondok Aren Positif Sabu

Megapolitan
Dishub Jaksel Jaring 112 Jukir Liar yang Mangkal di Minimarket

Dishub Jaksel Jaring 112 Jukir Liar yang Mangkal di Minimarket

Megapolitan
Petinggi Demokrat Unggah Foto 'Jansen untuk Jakarta', Jansen: Saya Realistis

Petinggi Demokrat Unggah Foto "Jansen untuk Jakarta", Jansen: Saya Realistis

Megapolitan
Evakuasi Mobil di Depok yang Jeblos ke Septic Tank Butuh Waktu Empat Jam

Evakuasi Mobil di Depok yang Jeblos ke Septic Tank Butuh Waktu Empat Jam

Megapolitan
Gerebek Rumah Ketua Panitia Konser Lentera Festival Tangerang, Polisi Tak Temukan Seorang Pun

Gerebek Rumah Ketua Panitia Konser Lentera Festival Tangerang, Polisi Tak Temukan Seorang Pun

Megapolitan
Tunjuk Atang Trisnanto, PKS Bisa Usung Cawalkot Bogor Sendiri Tanpa Koalisi

Tunjuk Atang Trisnanto, PKS Bisa Usung Cawalkot Bogor Sendiri Tanpa Koalisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com