Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Salahnya di Mana jika Pemda Gelar Rapat di Hotel?"

Kompas.com - 02/12/2014, 11:04 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Luar Negeri, Jon Masli, mengatakan, anggota PHRI merasa terpukul dengan adanya wacana pelarangan rapat di hotel oleh SKPD. Terutama, pada hotel kelas melati, hotel bintang 1, dan hotel bintang 2.

"Dampaknya cukup besar ya, apalagi kepada hotel bintang 1 atau bintang 2 dan hotel-hotel melati. Mereka yang paling terpukul," ujar Jon Masli kepada Kompas.com, Selasa (2/12/2014).

Jon mengatakan, selama ini, Pemerintah Daerah maupun SKPD, menggelar rapat di hotel karena tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menggelar rapat di kantornya. Mereka juga pasti membutuhkan katering.

Melakukan rapat di hotel, kata Jon, merupakan langkah yang efisien bagi Pemda atau SKPD. Apalagi, Jon mengatakan, rapat-rapat itu biasa digelar di hotel bintang 1 dan bintang 2. Bukan di hotel-hotel bintang 5. Walau, memang ada beberapa rapat pemerintahan yang digelar di hotel bintang 5.

Jika di hotel bintang 1 atau 2, biasanya, Pemda atau SKPD tidak perlu membayar ruangan yang akan digunakan di hotel. Hanya saja, biaya kateringnya lebih mahal. Mereka hanya perlu membayar uang katering agar bisa menggelar rapat di hotel bintang 1 dan 2.

Jon mengatakan, cara ini sangat efisien, dan bukan bentuk pemborosan. Apalagi, rapat hanya dilakukan sekitar satu tahun sekali atau tiap 6 bulan.

"Salahnya di mana jika orang pemda itu menggelar rapat di hotel. Salahnya di mana? Kan cuma setahun sekali atau 6 bulan sekali," ujar Jon.

Rapat-rapat ini, kata Jon, sudah merupakan pemasukan besar bagi hotel. Dampak yang akan terjadi jika larangan ini berlaku adalah penurunan omset hingga 30 persen per tahun.

"Bayangkan, luar biasa sekali omset yang turun," ujar Jon.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan adanya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Menurut Ahok, lebih baik anggaran masuk ke dalam silpa ketimbang harus digunakan untuk hal hal yang tidak penting.

Ahok lalu menceritakan kultur kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa lalu. Ahok berujar, dahulu banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyewa hotel- hotel mewah demi menghindari silpa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Enggan Tanggapi Calon Kompetitor: Lebih Penting Memikirkan Nasib Warga

Anies Enggan Tanggapi Calon Kompetitor: Lebih Penting Memikirkan Nasib Warga

Megapolitan
Heru Budi: Selamat Idul Adha, Selamat Libur Panjang...

Heru Budi: Selamat Idul Adha, Selamat Libur Panjang...

Megapolitan
Gibran Sumbang Sapi 1 Ton untuk Pertama Kalinya ke Masjid Istiqlal

Gibran Sumbang Sapi 1 Ton untuk Pertama Kalinya ke Masjid Istiqlal

Megapolitan
Anies Sekeluarga Jalan Kaki ke Masjid Babul Khoirot untuk Salat Idul Adha

Anies Sekeluarga Jalan Kaki ke Masjid Babul Khoirot untuk Salat Idul Adha

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Senin 17 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Senin 17 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Ringan

Megapolitan
Rumah 2 Lantai di Bogor Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 15 Juta

Rumah 2 Lantai di Bogor Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 15 Juta

Megapolitan
Soal Kans Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, Sandiaga: Enggak Ada Ajakan

Soal Kans Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, Sandiaga: Enggak Ada Ajakan

Megapolitan
Rumah Kosong 2 Lantai di Bogor Terbakar, Penyebab Belum Diketahui

Rumah Kosong 2 Lantai di Bogor Terbakar, Penyebab Belum Diketahui

Megapolitan
Dinas KPKP DKI Jakarta Periksa 79.786 Hewan Kurban, Seluruhnya Dinyatakan Sehat

Dinas KPKP DKI Jakarta Periksa 79.786 Hewan Kurban, Seluruhnya Dinyatakan Sehat

Megapolitan
Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Megapolitan
Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Megapolitan
Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Megapolitan
Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Megapolitan
Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com