Ahok Senang 100 Hari Kerjanya Dapat "Hadiah" Angket dari DPRD

"(Pada) 100 hari kerja, enggak ada suka dan duka, 100 hari kerja dapat poin kan diangketin DPRD. He-he-he," kata Basuki, di Balai Kota. 

Rencananya, DPRD DKI akan menggelar paripurna pengesahan panitia angket, Kamis ini, sekitar pukul 14.00. Angket itu bertujuan untuk menyelidiki kesalahan Pemprov DKI dalam mengajukan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Basuki menyerahkan dokumen APBD yang sah ditetapkan pada paripurna 27 Januari 2015 lalu dan tidak lagi membahas dokumen APBD tersebut dengan komisi. Sementara itu, DPRD berpandangan, setelah paripurna, komisi masih memiliki hak membahas anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Hal inilah yang membuat DPRD mengajukan hak angket. 

Kisruh ini semakin runyam ketika Basuki mengungkapkan adanya dugaan "anggaran siluman" sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam APBD DKI 2015 seusai disahkan oleh DPRD DKI. Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Basuki yang akrab disapa Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan program yang bukan prioritas.

Salah satunya ialah untuk pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat. Setelah dicek, ternyata tak satu pun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS. Namun, pihak DPRD DKI, melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI, justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, di lingkungan Gedung DPRD DKI, telah bersiaga personel kepolisian dengan mobil barracuda. Selain itu, beberapa mobil SNG milik media televisi juga terparkir di sana.